JurnalLugas.Com – Aktivitas di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 9 April 2026, diwarnai kehadiran tim dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedatangan aparat penegak hukum tersebut disebut dalam rangka pendalaman internal yang masih bersifat awal.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pihaknya menerima kedatangan tim kejaksaan secara terbuka. Ia menegaskan, seluruh proses dilakukan secara prosedural dengan dokumen resmi yang lengkap.
“Tim dari kejaksaan datang dengan surat tugas dan surat perintah. Mereka hanya menyampaikan akan melakukan pendalaman di beberapa ruangan,” ujar Dody kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Pendalaman Awal, Belum Ada Informasi Perkara
Dody mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi spesifik terkait substansi perkara yang sedang didalami. Ia menekankan bahwa komunikasi dari pihak kejaksaan masih terbatas pada permintaan akses.
“Mereka tidak menjelaskan detail persoalan apa yang sedang didalami. Hanya menyampaikan ingin melakukan pendalaman, itu saja,” katanya.
Situasi ini menandakan bahwa proses yang dilakukan masih berada pada tahap pengumpulan data awal, yang lazim dilakukan sebelum masuk ke tahap penyelidikan lebih lanjut.
Kementerian PU Buka Akses Tanpa Batas
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Dody memastikan bahwa kementeriannya memberikan izin penuh kepada tim kejaksaan, termasuk akses ke ruang kerja pejabat.
“Saya persilakan, bahkan kalau ingin masuk ke ruangan saya juga silakan. Saya sudah instruksikan kepada petugas keamanan untuk memberikan akses,” tegasnya.
Langkah ini mencerminkan sikap kooperatif pemerintah dalam mendukung proses hukum, sekaligus menjaga integritas institusi di tengah sorotan publik.
Sinyal Penguatan Pengawasan Proyek Infrastruktur
Kehadiran aparat kejaksaan di kementerian strategis seperti PU juga dinilai sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menjadi fokus utama pembangunan dengan nilai anggaran yang besar.
Pengamat kebijakan publik menilai, pendalaman oleh aparat penegak hukum merupakan langkah preventif sekaligus korektif untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan.
Meski belum ada kejelasan kasus, publik kini menunggu perkembangan lanjutan dari proses tersebut, termasuk apakah akan meningkat ke tahap penyelidikan resmi.
Baca berita lainnya di https://JurnalLugas.Com
(SF)
