JurnalLugas.Com — Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa seseorang tidak mungkin kuliah tanpa menamatkan SMA kembali menjadi sorotan.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, anggapan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang pasti memiliki bukti kelulusan sekolah menengah.
Menurut Indra, sistem pendidikan di berbagai negara memiliki jalur masuk perguruan tinggi yang beragam. Karena itu, pengalaman kuliah hingga memperoleh gelar sarjana tidak serta-merta membuktikan seseorang telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.
Indra menyampaikan pandangan tersebut pada Rabu (14/10/2026). Ia mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia umumnya memahami pendidikan melalui urutan SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi. Namun, pola tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh jalur pendidikan yang tersedia di tingkat internasional.
“Pernah kuliah, bahkan meraih gelar sarjana, tidak otomatis membuktikan seseorang mempunyai ijazah SMA,” kata Indra.
Pernyataan itu menjadi relevan dalam perdebatan mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar apakah seseorang pernah menempuh pendidikan tinggi, melainkan apakah persyaratan pendidikan yang ditentukan peraturan telah dipenuhi dan dapat dibuktikan melalui dokumen yang sesuai.
Jalur Kuliah Luar Negeri Tidak Selalu Sama
Indra menjelaskan, sejumlah lembaga pendidikan di luar negeri menyediakan jalur masuk yang berbeda bagi mahasiswa internasional. Ia mencontohkan Private Education Institution (PEI) di Singapura dan program foundation di Australia yang dapat menjadi bagian dari jalur menuju pendidikan tinggi.
Menurut dia, jalur tersebut perlu dipahami sesuai ketentuan masing-masing lembaga. Persyaratan penerimaan mahasiswa asing tidak selalu identik dengan jalur pendidikan yang ditempuh warga negara setempat.
Indra juga menyoroti kepentingan ekonomi lembaga pendidikan swasta yang menerima mahasiswa internasional. Dalam pandangannya, orientasi bisnis pada sebagian institusi dapat memengaruhi cara mereka menawarkan akses pendidikan.
“Yang dicari institusi pendidikan ini duitnya, bukan kualitasnya,” ujar Indra, mengkritik jalur pendidikan yang dinilainya terlalu berorientasi pada penerimaan mahasiswa.
Pandangan tersebut merupakan kritik Indra terhadap model pendidikan tertentu. Namun, keberadaan jalur alternatif tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap mahasiswa asing diterima tanpa persyaratan akademik.
Ketentuan masuk, pengakuan kualifikasi, dan status kelulusan tetap bergantung pada program serta lembaga yang bersangkutan.
Sistem Pendidikan Singapura Memiliki Beberapa Jalur
Untuk menjelaskan perbedaan jalur pendidikan, Indra menguraikan sistem pendidikan menengah di Singapura.
Siswa yang menyelesaikan secondary school dan memenuhi persyaratan akademik dapat melanjutkan ke junior college selama dua tahun.
Jalur tersebut mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian A-Level yang dapat digunakan sebagai salah satu kualifikasi masuk universitas.
Selain itu, siswa yang memilih pendidikan vokasi melalui politeknik juga memiliki kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi sesuai ketentuan penerimaan yang berlaku.
Sementara itu, lembaga pendidikan swasta seperti Management Development Institute of Singapore (MDIS) menawarkan berbagai program bagi mahasiswa internasional dengan persyaratan yang dapat berbeda dari jalur pendidikan reguler.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akses menuju perguruan tinggi tidak selalu mengikuti satu pola yang sama.
Akan tetapi, mengikuti program persiapan atau memperoleh kualifikasi tertentu juga tidak otomatis berarti seseorang telah menamatkan pendidikan menengah formal.
Karena itu, riwayat pendidikan seseorang perlu dilihat berdasarkan dokumen dan kualifikasi yang benar-benar diperoleh, bukan semata-mata disimpulkan dari jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh.
Persyaratan Pilpres Menjadi Pokok Perdebatan
Dalam polemik mengenai pendidikan Gibran, perhatian kemudian mengarah pada persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan pendidikan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Indra menekankan pentingnya ketentuan mengenai tamat SMA atau sederajat sebagai persyaratan yang harus dibuktikan, bukan sekadar diasumsikan dari pengalaman kuliah.
“Undang-undang mensyaratkan tamat, sehingga harus ada bukti kelulusan, bukan hanya asumsi bahwa orang yang pernah kuliah pasti sudah lulus SMA,” tegasnya.
Meski demikian, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan seorang calon harus didasarkan pada dokumen yang relevan, ketentuan hukum, serta proses verifikasi oleh pihak berwenang.
Pernyataan seorang pengamat merupakan pandangan yang perlu ditempatkan dalam konteks tersebut, bukan pengganti pemeriksaan dokumen resmi.
Informasi dan perkembangan berita lainnya dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com.
https://JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
