JurnalLugas.Com – Ramainya polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mengubah arah kritik masyarakat terhadap kekuasaan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melihat perhatian publik kini lebih banyak tertuju kepada Joko Widodo dan Gibran, sementara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto relatif kurang mendapat sorotan.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary. Ia mengaitkan perubahan perhatian publik dengan polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan bukti penyetaraan ijazah Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Mahfud menilai ramainya perdebatan itu membuat kritik terhadap Jokowi dan Gibran semakin dominan. Sebaliknya, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan Prabowo justru tidak banyak dibicarakan.
“Kritik sekarang lebih banyak mengarah kepada Jokowi dan Gibran,” demikian inti pandangan Mahfud mengenai pergeseran perhatian publik dalam dinamika politik tersebut.
Menurut Mahfud, situasi ini juga terlihat dari sikap Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah yang dinilainya tidak banyak memberikan respons terbuka terhadap kegaduhan itu. Akibatnya, Jokowi dan Gibran menghadapi tekanan opini publik tanpa dukungan terbuka yang menonjol dari lingkaran politik pemerintahan.
Perubahan arah kritik tersebut, menurut Mahfud, berpotensi memberikan keuntungan politik bagi Prabowo. Ketika perhatian masyarakat terpusat pada persoalan Jokowi dan Gibran, evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan bisa ikut berkurang.
Persoalan Pemerintah Berisiko Tenggelam
Mahfud juga mengingatkan bahwa dominasi satu isu politik dapat membuat persoalan lain kehilangan perhatian. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta persidangan terkait pemidanaan Jampidsus yang menurutnya tidak banyak menjadi pembahasan publik.
Padahal, kedua persoalan tersebut tetap membutuhkan perhatian masyarakat. Program pemerintah perlu diawasi dari sisi pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, sedangkan proses hukum harus memperoleh perhatian sesuai kepentingan penegakan hukum.
Dalam pandangan Mahfud, pergeseran perhatian publik memperlihatkan bahwa dinamika politik tidak selalu berjalan berdasarkan bobot persoalan. Isu yang ramai diperbincangkan dapat mengambil ruang pemberitaan lebih besar dibandingkan masalah lain yang juga menyangkut kepentingan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap pemerintahan berisiko melemah apabila masyarakat hanya mengikuti satu polemik tanpa memperhatikan perkembangan kebijakan dan penegakan hukum.
Mahfud Ingatkan Risiko Bumerang
Meski perubahan arah kritik dapat menguntungkan Prabowo dalam jangka pendek, Mahfud mengingatkan bahwa persoalan hukum dan konstitusi tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut demi keuntungan politik.
“Persoalan hukum dan konstitusi yang tidak diselesaikan bisa menjadi bumerang,” demikian inti peringatan Mahfud mengenai risiko dari polemik yang terus berkembang.
Peringatan tersebut menegaskan bahwa keuntungan politik sesaat tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang menjadi sumber perdebatan.
Jika masalah mendasar tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, dampaknya justru dapat kembali memengaruhi pihak-pihak yang saat ini terlihat diuntungkan.
Karena itu, polemik mengenai Gibran seharusnya tidak membuat masyarakat berhenti mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo.
Perhatian publik terhadap Jokowi dan Gibran tetap dapat berjalan bersamaan dengan evaluasi program pemerintah serta pengawasan proses penegakan hukum.
Persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang paling banyak menerima kritik, melainkan bagaimana masyarakat tetap menjaga perhatian terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan negara.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto news)
