JurnalLugas.Com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026.
Dalam pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri tersebut secara langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan lembaga.
Muzani mengatakan, surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
“Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani kepada wartawan.
Menurut Muzani, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. Setelah itu, MPR merencanakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna menentukan tahapan selanjutnya.
MPR Memiliki Waktu Maksimal 60 Hari
Pengunduran diri Gibran selanjutnya memasuki proses ketatanegaraan. Muzani menyampaikan bahwa konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk mempersiapkan penetapan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
Muzani juga menjelaskan Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon pengganti.
Dengan demikian, penyerahan surat oleh Gibran menjadi awal dari rangkaian proses yang harus ditindaklanjuti lembaga negara sesuai ketentuan konstitusi.
Pengunduran Diri Terjadi di Tengah Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Langkah Gibran mundur berlangsung ketika DPR tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyebut terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah menandatangani dokumen usulan HMP.
Usulan itu berasal dari anggota Fraksi PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Jumlah tersebut melampaui syarat minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas pengumuman usulan HMP pada Kamis siang.
Perkembangan ini membuat proses pengunduran diri di MPR menjadi perhatian utama dalam dinamika politik dan ketatanegaraan nasional.
Gibran Belum Menyampaikan Penjelasan Terbuka
Sebelum mendatangi MPR, Gibran lebih dahulu bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan itu.
Meski demikian, Dasco mengaku belum mengetahui isi pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran juga tidak memberikan penjelasan langsung kepada awak media. Informasi mengenai maksud kedatangannya disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
Hingga tahap ini, MPR menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Proses selanjutnya akan menentukan pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
