JurnalLugas.Com – Penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal kembali menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan nilai total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak yang terkait dengan perdagangan saham DSSA, BREN, dan CUAN.
Besarnya sanksi tersebut menarik perhatian karena menyangkut tiga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, penting untuk membedakan antara perusahaan penerbit saham dan pihak yang dikenai sanksi.
Dalam perkara ini, sanksi ditujukan kepada pihak terkait yang dinyatakan melanggar aturan, bukan otomatis kepada ketiga emiten tersebut.
OJK mengungkapkan, perkara yang ditangani mencakup dugaan manipulasi perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), serta pelanggaran dalam proses penjatahan saham perdana PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Temuan tersebut menempatkan praktik transaksi dan distribusi saham sebagai dua persoalan penting yang menjadi perhatian regulator. Keduanya berpengaruh terhadap transparansi perdagangan dan kesempatan investor untuk memperoleh saham melalui mekanisme yang semestinya.
DSSA Jadi Perkara dengan Sanksi Terbesar
Dari keseluruhan sanksi yang diumumkan, perkara terkait DSSA memiliki nilai paling besar, yakni Rp1,5 triliun. Sementara itu, sanksi yang berkaitan dengan BREN mencapai Rp500 miliar dan CUAN sebesar Rp100 miliar.
Dengan demikian, total sanksi dari ketiga perkara tersebut mencapai Rp2,1 triliun.
OJK menyebut pemeriksaan perdagangan DSSA mencakup periode 2024 hingga 2026. Dalam proses tersebut, regulator menemukan indikasi transaksi yang diduga dirancang untuk memengaruhi pembentukan harga saham.
Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri pola transaksi, dokumen, dan aliran dana. OJK juga meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan tersebut.
Dalam penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyoroti keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran yang ditemukan.
“OJK menemukan keuntungan tidak sah dari pelanggaran perdagangan DSSA serta pemesanan saham BREN dan CUAN,” kata Hasan, sebagaimana diberitakan dalam keterangan pada Jumat (16/10/2026).
Temuan mengenai keuntungan tidak sah menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan perkara. Regulator tidak hanya melihat aktivitas transaksi yang berlangsung, tetapi juga menelusuri manfaat ekonomi yang diduga diperoleh pihak-pihak terkait.
Penjatahan Saham IPO BREN dan CUAN Diperiksa
Selain perdagangan DSSA, OJK menyoroti proses penjatahan saham perdana BREN dan CUAN. Penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) merupakan tahap ketika perusahaan menawarkan saham kepada publik untuk pertama kali.
Dalam mekanisme tersebut, proses pemesanan dan penjatahan saham harus berjalan sesuai ketentuan. Transparansi diperlukan agar alokasi saham tidak disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan prinsip kewajaran.
OJK menyatakan menemukan indikasi bahwa penjatahan saham BREN dan CUAN direncanakan untuk kelompok tertentu yang memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali.
Regulator juga menemukan dugaan penyamaran identitas dalam pemesanan saham. Praktik tersebut diduga membuat sejumlah pihak memperoleh alokasi saham dalam jumlah besar.
Jika penjatahan tidak berlangsung secara transparan, distribusi saham dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi memengaruhi jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar.
Untuk mengusut perkara tersebut, OJK menelusuri dokumen dan aliran dana serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penawaran dan penjatahan saham.
Penindakan terhadap perkara DSSA, BREN, dan CUAN memberikan pelajaran bahwa penilaian terhadap suatu saham tidak cukup hanya berdasarkan kenaikan harga atau ramainya transaksi.
Investor juga perlu memperhatikan keterbukaan informasi, kondisi fundamental perusahaan, likuiditas saham, dan pengumuman resmi dari regulator maupun bursa.
Pergerakan harga yang tajam memang dapat menarik minat pelaku pasar. Namun, aktivitas perdagangan tetap harus berlangsung sesuai ketentuan agar pembentukan harga tidak dipengaruhi praktik yang merugikan investor lain.
Di sisi lain, perkara penjatahan IPO memperlihatkan pentingnya pengawasan sejak tahap awal perusahaan memasuki pasar modal. Proses distribusi saham yang transparan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme investasi.
OJK menyatakan penindakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal. Regulator juga melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 835 pihak telah dikenai hukuman, sanksi, atau tindakan penegakan hukum oleh OJK dan otoritas terkait di pasar modal.
Angka tersebut menggambarkan luasnya aktivitas penegakan aturan yang dilaporkan regulator. Namun, kepercayaan investor pada akhirnya juga ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan kepastian bahwa pelanggaran ditangani secara adil.
Satu hal yang perlu diperhatikan dari perkara ini adalah perbedaan antara emiten dan pihak yang terlibat dalam transaksi sahamnya.
DSSA, BREN, dan CUAN merupakan perusahaan penerbit saham yang namanya terkait dengan perkara tersebut. Sementara itu, sanksi yang diumumkan OJK diarahkan kepada pihak-pihak yang dinyatakan melanggar ketentuan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Hans)
