JurnalLugas.Com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman geram setelah menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor yang diperjualbelikan.
Padahal, peralatan tersebut merupakan hibah pemerintah yang seharusnya digunakan untuk membantu petani, bukan menjadi barang dagangan.
Kasus ini terungkap di Sulawesi Selatan. Tim gabungan Kementerian Pertanian dan Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan dua unit traktor bantuan yang diduga hendak diperjualbelikan. Masing-masing ditemukan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Gowa.
Dua orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut juga telah diamankan dan diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Amran meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Ia menilai penyalahgunaan bantuan pertanian secara langsung merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program pemerintah.
“Ini menzalimi orang kecil dan petani kita,” tegas Amran saat berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Amran, bantuan alsintan diberikan secara gratis melalui skema hibah. Karena itu, pihak yang menyalahgunakan atau memperjualbelikannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Ia juga meminta aparat tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terlibat, termasuk orang yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.
Selain kasus di Sidrap dan Gowa, Amran menerima informasi mengenai dugaan penyimpangan bantuan traktor di Kabupaten Takalar. Ia meminta jajarannya menarik sekitar 85 unit traktor di wilayah tersebut untuk ditindaklanjuti.
Penarikan itu diperlukan agar bantuan yang diduga bermasalah dapat diperiksa dan dipastikan status penyalurannya. Amran menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses.
Persoalan ini menjadi perhatian karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga triliunan rupiah untuk pengadaan alsintan sepanjang 2026.
Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 10 ribu unit alat dan mesin pertanian untuk disalurkan ke berbagai daerah.
Program tersebut ditujukan untuk mempercepat modernisasi pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga proses produksi. Penggunaan mesin diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan mempercepat pekerjaan petani.
Amran menjelaskan bahwa pengadaan alsintan bukan sekadar pembagian peralatan, melainkan bagian dari upaya mengubah pola pertanian tradisional menjadi lebih modern.
Karena itu, penyalahgunaan bantuan dinilai dapat menghambat tujuan program tersebut.
Pemerintah juga mengandalkan dukungan aparat untuk mengawasi penyaluran bantuan. Amran menyatakan penindakan tidak hanya menyasar dugaan penyimpangan alsintan, tetapi juga persoalan lain di sektor pertanian, termasuk beras dan pupuk.
Kasus jual beli traktor bantuan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi bantuan perlu dilakukan hingga tingkat penerima.
Anggaran yang besar tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila peralatan yang disalurkan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






