JurnalLugas.Com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan bangga mengumumkan pemberian izin formasi kepada 110.553 calon aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama.
Ini mencakup 20.772 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 89.781 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadikannya formasi terbesar sepanjang sejarah.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan kepuasannya atas kolaborasi erat dengan Kementerian Agama dalam menetapkan jumlah formasi tersebut.
Menurutnya, berbagai program dan penataan SDM yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama menjadi pertimbangan utama dalam penetapan jumlah formasi ASN ini.
Formasi tersebut meliputi berbagai posisi penting seperti guru madrasah, guru Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Katolik, dosen perguruan tinggi keagamaan negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, dan penempatan di Institut Keagamaan Negeri (IKN).
“Formasi untuk guru madrasah, sekolah Kristen, dan sekolah Katolik akan mencapai puluhan ribu, dengan detailnya sedang disusun oleh Kementerian Agama. Selain itu, ribuan formasi disiapkan untuk penyuluh agama, penghulu, dan dosen di kampus keagamaan sebagai bentuk komitmen negara untuk mendukung pendidikan keagamaan,” ungkap Anas.
Peran penting formasi di lingkungan Kementerian Agama tidak hanya terbatas pada penyediaan tenaga kerja, tetapi juga dalam mendukung program pembangunan pemerintah.
Misalnya, melibatkan penyuluh agama dan penghulu dalam menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian PANRB dalam memperkuat manajemen SDM di Kementerian Agama.
Dia menyatakan bahwa formasi ASN sebanyak ini akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, terutama mengingat banyaknya pegawai yang akan memasuki usia pensiun dalam beberapa tahun ke depan.
Pengajuan formasi ASN tahun 2024 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan guru, dosen, penghulu, penyuluh agama, pengawas jaminan produk halal, dan jabatan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar Kementerian Agama.
Selain itu, juga bertujuan untuk mempercepat transformasi layanan digital di Kementerian Agama, sesuai dengan tuntutan zaman.
