JurnalLugas.Com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman maksimal Rp100 juta tidak boleh dibebani persyaratan agunan tambahan oleh bank penyalur.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Roni Nazra, menyusul masih ditemukannya praktik perbankan yang meminta jaminan tambahan kepada calon debitur maupun penerima KUR.
Jaminan yang diminta antara lain sertifikat tanah, BPKB kendaraan, hingga aset pribadi lainnya. Padahal, ketentuan pemerintah secara tegas melarang persyaratan tersebut untuk KUR dengan plafon sampai Rp100 juta.
Roni mengingatkan perbankan agar tidak menggunakan alasan tertentu untuk menghindari ketentuan yang sudah ditetapkan.
“Praktik seperti ini tidak dibenarkan oleh peraturan,” tegas Roni di Padang, Senin (16/11/2026).
BPKB Tidak Boleh Ditahan dengan Alasan Pengikat Pinjaman
OJK Sumbar mengungkapkan pernah menerima dan menangani laporan masyarakat mengenai bank yang meminta agunan dalam penyaluran KUR.
Dalam kasus tersebut, pihak perbankan berdalih bahwa BPKB kendaraan yang diminta bukan merupakan agunan resmi, melainkan hanya dipegang sebagai pengikat agar nasabah tetap membayar cicilan.
Alasan lainnya berkaitan dengan kekhawatiran bank terhadap debitur yang berpotensi menunggak apabila tidak ada barang yang ditahan.
Namun, menurut Roni, alasan tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai larangan meminta agunan tambahan.
OJK pun mengingatkan bank agar tidak menggunakan cara tersebut, baik melalui persyaratan resmi maupun praktik penahanan dokumen kepemilikan aset.
Aturan KUR Rp100 Juta Tanpa Agunan Tambahan
Larangan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Dalam Pasal 19 dan Pasal 20, aturan tersebut membedakan agunan KUR menjadi agunan pokok dan agunan tambahan.
Agunan pokok merupakan usaha atau objek yang dibiayai melalui fasilitas KUR. Sementara agunan tambahan dapat berupa aset lain yang dijadikan jaminan.
Untuk pinjaman dengan plafon sampai Rp100 juta, bank penyalur tidak diperbolehkan mensyaratkan agunan tambahan di luar agunan pokok.
Sementara itu, untuk pinjaman di atas Rp100 juta, agunan tambahan dapat diberlakukan berdasarkan kebijakan dan penilaian objektif bank, dengan sejumlah pengecualian yang diatur dalam regulasi.
Ketentuan tersebut memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha produktif tetapi belum mempunyai aset memadai untuk dijadikan jaminan tambahan.
Bank Bisa Kehilangan Subsidi Bunga KUR
Larangan meminta agunan tambahan bukan sekadar imbauan. Pemerintah juga mengatur konsekuensi bagi penyalur KUR yang melanggar ketentuan tersebut.
Berdasarkan Pasal 21 Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, apabila bank meminta agunan tambahan untuk KUR dengan plafon sampai Rp100 juta, subsidi bunga atau subsidi marjin atas penerima KUR yang bersangkutan tidak dibayarkan.
Ketentuan ini menjadi salah satu instrumen pengawasan agar bank menjalankan program pembiayaan sesuai tujuan pemerintah.
Dengan demikian, perbankan tidak seharusnya menjadikan kekhawatiran terhadap risiko kredit macet sebagai alasan untuk meminta jaminan yang dilarang dalam pedoman KUR.
Masyarakat Diminta Memeriksa Perjanjian Kredit
Roni menjelaskan pemerintah memberikan subsidi terhadap bunga pinjaman KUR Mikro, sedangkan debitur tetap berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai perjanjian kredit.
Program tersebut dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang layak, tetapi belum mempunyai akses terhadap kredit komersial.
Karena itu, masyarakat yang mengajukan KUR hingga Rp100 juta perlu memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian kredit.
Calon debitur juga perlu memperhatikan apabila terdapat permintaan menyerahkan BPKB, sertifikat tanah, atau aset pribadi lain sebagai syarat tambahan.
Apabila menemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK melalui kanal layanan konsumen OJK.
Penegasan OJK Sumbar ini menjadi pengingat bahwa kemudahan memperoleh modal merupakan salah satu tujuan utama program KUR.
Pelaku usaha kecil tidak seharusnya kehilangan kesempatan mendapatkan pembiayaan hanya karena tidak memiliki sertifikat tanah, kendaraan, atau aset lain untuk dijadikan jaminan tambahan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






