JurnalLugas.Com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan niatnya untuk mengusung kader dalam Pilkada Jawa Barat. Namun, rencana tersebut terbentur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku. Peraturan yang menjadi hambatan adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa salah satu masalah utama adalah kewajiban bagi kader yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk mundur dari jabatannya. “Masalahnya, ini sekarang kader yang terpilih menjadi anggota DPR RI itu harus mundur, maka saya berharap kepada KPU tolonglah diubah PKPU-nya. Itu mundur pada periode yang mana? Kalau mundur pada periode 2019-2024, oke mundur,” ujar Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.
Jazilul menjelaskan bahwa jika PKPU tersebut tidak mengatur kewajiban mundur bagi calon anggota legislatif (caleg) terpilih, maka PKB dapat mempersiapkan sejumlah kader untuk maju. “Kalau itu tidak ada, ada Huda (Syaiful Huda), ada Cucun (Cucun Ahmad Syamsurijal), banyak di Jawa Barat yang mungkin bisa running dalam satu bulan. Saya yakin elektoralnya akan mengejar dengan yang lain,” tambahnya.
Selain itu, Jazilul juga menanggapi nama-nama lain yang beredar dalam bursa Pilkada Jawa Barat, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan putra Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie. Menurutnya, prospek Sandiaga kurang bagus dan kenaikan elektabilitas Ilham Habibie pun terbilang lambat berdasarkan pengamatan dan survei yang ada.
“Kelihatannya ini (Sandiaga) prospek-nya kurang bagus,” ujarnya. “Dari pengamatan dan survei juga tidak, lambat sekali kenaikannya (Ilham Habibie),” kata Jazilul.
Situasi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi PKB dalam mempersiapkan kader terbaiknya untuk Pilkada Jawa Barat, di tengah regulasi yang mengharuskan kader mundur dari jabatan legislatif jika terpilih. PKB berharap ada perubahan dalam PKPU agar dapat mengusung calon yang potensial tanpa harus terkendala oleh aturan tersebut.
