JurnalLugas.Com – Perjuangan buruh Jawa Barat untuk mendorong upah minimum lebih dekat dengan kebutuhan hidup layak mulai membuahkan hasil.
Unsur pemerintah dan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah mencapai kesepakatan mengenai usulan UMP 2027 dengan menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kesepakatan tersebut menjadi perubahan penting dalam pembahasan pengupahan di Jawa Barat.
Sebab, perhitungan tidak semata-mata mengacu pada kenaikan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan tahapan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat Dadan Sudiana mengatakan, kesepakatan dicapai dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada Rabu, 18 November 2026. Unsur pemerintah dan serikat pekerja menyepakati penggunaan persentase KHL di atas 70 persen.
“Unsur pemerintah sama unsur serikat sudah satu suara,” kata Dadan, Jumat, 20 November 2026.
Kesepakatan itu sekaligus menunjukkan adanya titik temu antara pemerintah daerah dan perwakilan pekerja. Sebelumnya, kalangan buruh meminta pemerintah mengubah pendekatan penetapan upah agar kenaikannya lebih mencerminkan kebutuhan hidup di daerah.
Meski demikian, angka yang disepakati belum sepenuhnya memenuhi tuntutan serikat pekerja. KSPI Jawa Barat sebelumnya mendorong agar pencapaian KHL pada 2027 minimal berada di angka 80 persen. Target jangka panjang buruh adalah agar upah minimum secara bertahap mencapai 100 persen KHL.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat memiliki pandangan berbeda. Kalangan pengusaha menginginkan penetapan upah tetap menggunakan formula yang mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa.
Dadan menjelaskan, penggunaan formula tersebut menghasilkan kenaikan yang lebih rendah dibandingkan pendekatan KHL.
Menurut perhitungan yang disampaikan pihaknya, usulan pengusaha hanya menghasilkan kenaikan sekitar 7 persen dari upah minimum sebelumnya.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan pengupahan bukan hanya menyangkut besaran kenaikan, melainkan juga metode yang digunakan untuk menentukan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hasil kesepakatan Dewan Pengupahan tersebut menjadi dasar pembahasan penetapan UMP 2027. Keputusan akhirnya berada pada pemerintah provinsi melalui penetapan resmi gubernur.
Sebagai perbandingan, UMP Jawa Barat 2026 masih berada di angka Rp2.317.601. Jika usulan hasil kesepakatan pemerintah dan serikat pekerja ditetapkan, kenaikannya mencapai Rp682.399 atau sekitar 29,44 persen.
Adapun angka yang menjadi kesepakatan untuk UMP Jawa Barat 2027 adalah Rp3.000.000, setara dengan 70,62 persen dari nilai KHL.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Endarto)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






