JurnalLugas.Com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah.
Perhitungan kenaikan kali ini menggunakan kombinasi angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa yang menjadi penentu besaran penyesuaian upah.
Keputusan tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga perwakilan serikat pekerja dan buruh.
Dengan demikian, penetapan upah tidak hanya mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, tetapi juga masukan dari pihak yang berkepentingan.
Bobby mengatakan pembahasan telah dilakukan melalui proses kajian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan.
“Sudah selesai rapat penetapannya dengan Dewan Pengupahan,” ujar Bobby di Medan, Jumat, 20 November 2026.
Dalam perhitungan tahun ini, pemerintah menggunakan inflasi Sumatera Utara sebesar 2,71 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,79 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian dikalikan dengan faktor alfa 0,6045 sebelum digabungkan dengan angka inflasi.
Formula itu menghasilkan kenaikan upah sebesar 5,61 persen. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar keputusan gubernur dalam menetapkan standar upah minimum provinsi untuk tahun mendatang.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menjelaskan, pembahasan Dewan Pengupahan telah memperhatikan masukan dari unsur pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja dan serikat buruh.
Penetapan ini selanjutnya menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun rekomendasi upah minimum di wilayah masing-masing.
Bobby meminta para bupati dan wali kota segera menuntaskan pembahasan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
Rekomendasi tersebut harus disusun berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan ketentuan UMP provinsi. Pemerintah daerah diminta menyampaikan usulan paling lambat 25 November 2026.
Batas waktu tersebut membuat pemerintah kabupaten dan kota perlu segera merampungkan pembahasan agar penetapan upah di daerah tidak tertinggal dari keputusan tingkat provinsi.
Sebagai pembanding, UMP Sumatera Utara pada 2026 tercatat sebesar Rp3.228.949. Setelah mengalami kenaikan 5,61 persen atau bertambah sekitar Rp181 ribu, UMP Sumatera Utara untuk 2027 ditetapkan menjadi Rp3.410.000.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






