JurnalLugas.Com — Pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menunjukkan perkembangan positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan mencapai Rp1.949 triliun hingga Juli 2026.
Angka tersebut tumbuh 3,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbankan masih menjadi penyedia pembiayaan terbesar dengan porsi 82,62 persen.
Di sisi lain, pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta lembaga jasa keuangan lainnya atau PVML tumbuh lebih tinggi, yakni 9,92 persen dengan pangsa 17,3 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peningkatan pembiayaan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya dana yang disalurkan.
Menurutnya, pembiayaan harus mampu mendorong UMKM menjadi lebih produktif, kompetitif, dan tahan terhadap perubahan.
“Yang terpenting bukan sekadar memperbesar pembiayaan, tetapi membuat UMKM semakin produktif, tangguh, dan mampu memperluas kontribusinya terhadap ekonomi,” kata Dian dalam keterangannya yang diterima JurnalLugas.Com, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut OJK, semakin beragamnya sumber pembiayaan memberikan pilihan bagi pelaku UMKM untuk menyesuaikan akses pendanaan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha masing-masing.
Pembiayaan juga dinilai berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat transformasi bisnis, mendorong pemanfaatan teknologi, sekaligus membantu pelaku usaha menghadapi perubahan pasar.
Namun, akses modal bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan UMKM. OJK menilai penguatan sumber daya manusia, tata kelola, akses pasar, digitalisasi, serta regulasi tetap diperlukan agar pembiayaan yang tersedia dapat memberikan dampak lebih besar.
OJK Perkuat Data Pembiayaan UMKM
Sejalan dengan perkembangan pembiayaan tersebut, OJK juga memperkuat ketersediaan data UMKM. Data yang lebih lengkap dibutuhkan untuk melihat perkembangan pembiayaan secara menyeluruh, mulai dari pertumbuhan hingga kualitas pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan wilayah.
Dian menegaskan kebijakan pembiayaan perlu ditopang informasi yang akurat sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi.
“Data yang baik menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat,” ujar Dian.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, OJK menerbitkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM secara semesteran.
Laporan ini menyajikan perkembangan pembiayaan secara lebih terstruktur berdasarkan segmentasi UMKM, sektor ekonomi, wilayah, serta peran masing-masing sektor jasa keuangan.
OJK juga menyediakan publikasi semesteran, infografis bulanan, dan data yang lebih rinci melalui Portal Data OJK.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus membantu pemerintah dan industri jasa keuangan menyusun kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih tepat sasaran.
Dengan pembiayaan yang terus berkembang dan dukungan ekosistem yang diperkuat, UMKM diharapkan tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga mampu meningkatkan skala usaha, produktivitas, daya saing, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(William)
