JurnalLugas.Com – Pemerintah menilai kawasan Indonesia Timur masih menyimpan peluang besar untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jumlah pelaku usaha yang telah menikmati fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai masih jauh dari total populasi UMKM yang ada di wilayah tersebut.
Kondisi itu mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajak seluruh lembaga penyalur KUR meningkatkan jangkauan pembiayaan, terutama kepada pelaku usaha yang bergerak di sektor-sektor produktif.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan masih banyak pelaku UMKM di Indonesia Timur yang belum terhubung dengan layanan pembiayaan formal sehingga memiliki peluang besar untuk memperoleh akses permodalan.
“Hampir semua provinsi di Indonesia Timur masih memiliki debitur KUR yang relatif sedikit dibanding jumlah UMKM. Ini menunjukkan akses pembiayaan masih bisa diperluas,” ujar Helvi.
Realisasi KUR Capai Rp16,5 Triliun
Data Kementerian UMKM menunjukkan hingga saat ini penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun kepada 255.979 debitur.
Dari total penerima tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru, sementara 18 ribu lainnya berhasil naik kelas atau menjadi debitur graduasi setelah usahanya berkembang.
Kontribusi terbesar berasal dari Sulawesi Selatan dengan nilai penyaluran mencapai Rp8,18 triliun. Selanjutnya disusul Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun, Sulawesi Tengah sekitar Rp1,90 triliun, sedangkan Maluku Utara mencatat realisasi sekitar Rp315 miliar.
Pembiayaan Produktif Lampaui Target Nasional
Selain meningkat dari sisi nilai penyaluran, kualitas pembiayaan KUR di Indonesia Timur juga menunjukkan tren positif.
Sebanyak 68,2 persen dana KUR telah mengalir ke sektor produktif, lebih tinggi dibanding target nasional yang dipatok minimal 65 persen.
Menurut Helvi, pencapaian tersebut mencerminkan semakin banyak pembiayaan yang diarahkan ke usaha yang mampu menghasilkan nilai tambah, memperkuat daya saing, sekaligus membuka peluang kerja baru.
“Pembiayaan produktif terus meningkat sehingga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Meski demikian, pemerintah masih melihat adanya ruang perbaikan dalam kualitas penyaluran KUR.
Saat ini, dari 10 lembaga penyalur KUR di Indonesia Timur, baru BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang telah memenuhi target minimal penyaluran ke sektor produktif sebesar 65 persen.
Fokus Pertanian, Perikanan hingga Ekonomi Kreatif
Pemerintah meminta seluruh bank dan lembaga penyalur KUR lebih agresif menjangkau pelaku UMKM yang bergerak di sektor unggulan.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas antara lain pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha berbasis potensi lokal yang dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
Perluasan akses pembiayaan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah penerima KUR, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Aturan Baru KUR Beri Kemudahan bagi Pelaku UMKM
Pemerintah juga telah menyempurnakan kebijakan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026.
Salah satu perubahan penting adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan KUR.
Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi maupun perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat memperoleh KUR dengan suku bunga efektif 6 persen, tanpa dibatasi jumlah akad maupun akumulasi pinjaman.
“Kebijakan ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dengan bunga tetap enam persen,” jelas Helvi.
Target Nasional KUR 2026
Secara nasional, hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau sekitar 49,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp290 triliun pada tahun ini.
Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru serta 511 ribu debitur graduasi.
Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen, atau semakin mendekati target minimal 65 persen.
Pemerintah berharap seluruh lembaga penyalur dapat mempercepat penyaluran pembiayaan sepanjang semester kedua 2026 agar target nasional dapat tercapai, sekaligus memperluas kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Baca berita ekonomi, UMKM, dan informasi terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(William)
