JurnalLugas.Com – Korea Utara semakin memperkuat posisinya sebagai negara bersenjata nuklir. Peningkatan persediaan hulu ledak, hubungan militer dengan Rusia, serta dukungan ekonomi dari China membuat upaya internasional untuk menghentikan program nuklir Pyongyang menghadapi tantangan yang semakin besar.
Situasi ini menjadi perhatian ketika Korea Utara memasuki peringatan 20 tahun uji coba nuklir pertamanya pada Oktober 2026. Sejak pengujian awal pada 2006 hingga 2017, negara tersebut telah melakukan enam kali uji coba nuklir.
Pyongyang juga telah memasukkan statusnya sebagai negara berkekuatan nuklir ke dalam konstitusi pada 2012. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan senjata nuklir menjadi bagian penting dari kebijakan strategis negara itu.
Perkembangan tersebut berlangsung ketika Korea Utara semakin mempererat hubungan dengan Rusia dan China. Kedua negara itu memiliki peran penting dalam menjaga hubungan diplomatik dan menopang posisi Pyongyang di tengah tekanan internasional.
Dukungan Rusia dan China Perkuat Posisi Pyongyang
Hubungan Korea Utara dengan Rusia semakin dekat setelah kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada 2024. Perjanjian tersebut mengatur dukungan timbal balik dalam kondisi darurat.
Di sisi lain, hubungan dengan China juga menunjukkan perkembangan melalui pertukaran kunjungan tingkat tinggi. China selama ini menjadi mitra dagang terbesar sekaligus salah satu penopang utama perekonomian Korea Utara.
Dalam kunjungannya ke Pyongyang pada Juni 2026, Presiden China Xi Jinping tidak secara terbuka menyinggung program nuklir Korea Utara. Kondisi ini dipandang memberi ruang diplomatik bagi pemerintah Kim Jong Un untuk mempertahankan kebijakan nuklirnya.
Dukungan kedua negara tetangga tersebut turut memengaruhi upaya internasional menekan Pyongyang. Rusia dan China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki hak veto.
Pada 2024, Rusia menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan perpanjangan mandat panel PBB yang bertugas memantau pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara. China memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut.
Berakhirnya mandat panel itu membuat mekanisme pemantauan sanksi kehilangan salah satu instrumen pentingnya. Situasi tersebut menambah tantangan bagi negara-negara yang menginginkan pembatasan program nuklir Korea Utara.
Negosiasi Denuklirisasi Belum Menemukan Jalan Keluar
Upaya diplomatik untuk menghentikan program nuklir Korea Utara sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Perundingan enam pihak yang melibatkan Korea Utara, Korea Selatan, China, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat berlangsung pada 2003–2008.
Namun, proses tersebut gagal mencapai kesepakatan berkelanjutan, terutama akibat perbedaan pandangan mengenai mekanisme verifikasi pelucutan nuklir.
Harapan baru sempat muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam tiga pertemuan pada masa jabatan pertamanya.
Rangkaian pertemuan itu dimulai melalui KTT Singapura pada 2018, kemudian berlanjut di Hanoi dan Panmunjeom pada 2019. Akan tetapi, perundingan di Hanoi berakhir tanpa kesepakatan.
Washington menginginkan langkah denuklirisasi yang signifikan, sedangkan Pyongyang meminta pencabutan sanksi internasional. Perbedaan tuntutan tersebut membuat kedua pihak gagal mencapai titik temu.
Trump belakangan juga menyebut Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir, meskipun kebijakan resmi Amerika Serikat tetap mendukung denuklirisasi penuh. Penyebutan tersebut tidak dengan sendirinya berarti Washington telah memberikan pengakuan resmi terhadap status nuklir Pyongyang.
Korea Utara sendiri selama ini menginginkan pengakuan atas kepemilikan senjata nuklir dan penghentian kebijakan Amerika Serikat yang dianggap bermusuhan sebelum dialog bilateral dilanjutkan.
Persediaan Hulu Ledak dan Pengembangan Reaktor
Kemampuan nuklir Korea Utara tidak hanya menjadi perhatian dari sisi diplomasi, tetapi juga dari perkembangan persenjataannya.
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) memperkirakan negara tersebut telah merakit sekitar 60 hulu ledak nuklir. Korea Utara juga diperkirakan memiliki bahan fisil yang cukup untuk menghasilkan sedikitnya 30 hulu ledak tambahan.
Angka tersebut merupakan estimasi lembaga penelitian, bukan jumlah persediaan yang telah dikonfirmasi secara terbuka oleh pemerintah Korea Utara.
Selain senjata nuklir, perhatian para pengamat tertuju pada kemungkinan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir. Peneliti senior Sasakawa Peace Foundation di Tokyo, Yuki Kobayashi, menilai sejumlah penghentian operasi reaktor di kompleks nuklir Yongbyon mungkin berkaitan dengan latihan pengoperasian reaktor.
Menurut Kobayashi, aktivitas tersebut diduga berhubungan dengan persiapan pengoperasian reaktor berukuran kecil yang dirancang untuk digunakan pada kapal selam bertenaga nuklir yang masih dikembangkan Korea Utara.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada 2023 melaporkan indikasi bahwa reaktor air ringan di Yongbyon telah mencapai kondisi kritis. Istilah ini merujuk pada keadaan ketika reaksi fisi nuklir dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Berdasarkan analisis IAEA yang dikutip dalam laporan tersebut, operasi reaktor mengalami sejumlah penghentian pada September–Oktober 2024, April 2025, Agustus–November 2025, serta Maret–April 2026.
Frekuensi penghentian itu memunculkan spekulasi di kalangan pakar nuklir Jepang mengenai kemungkinan adanya latihan pengoperasian dan penyalaan kembali reaktor. Namun, dugaan tersebut belum membuktikan bahwa reaktor sedang digunakan untuk mempersiapkan kapal selam bertenaga nuklir.
Perkembangan ini menambah dimensi baru dalam persoalan keamanan kawasan, mengingat kemampuan nuklir yang dapat digunakan pada kapal selam berpotensi memperluas pilihan strategis militer Korea Utara.
Dengan persediaan nuklir yang diperkirakan terus berkembang, hubungan yang semakin dekat dengan Rusia dan China, serta kebuntuan negosiasi dengan Amerika Serikat, upaya denuklirisasi Korea Utara menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
Tantangan diplomasi ke depan bukan hanya membujuk Pyongyang menghentikan pengembangan senjatanya, tetapi juga menemukan mekanisme verifikasi yang dapat diterima semua pihak dan mengurangi risiko ketegangan di Semenanjung Korea.
Berita internasional dan perkembangan geopolitik terbaru dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com.
https://JurnalLugas.Com
(Handoko)
