JurnalLugas.Com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mempersoalkan keputusan Komite Nobel yang memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2026 kepada Navi Pillay.
Trump menilai dirinya lebih pantas menerima penghargaan tersebut karena mengklaim telah menghentikan delapan perang selama kepemimpinannya.
Kekecewaan itu disampaikan Trump saat berkampanye untuk Partai Republik di Syracuse, New York, menjelang pemilu 3 November. Ia mengaku tidak mengenal Pillay dan mempertanyakan keputusan pemberian penghargaan kepada mantan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.
Trump menyebut penerima Nobel Perdamaian tahun ini sebagai sosok yang tidak dikenal luas. Meski demikian, ia tetap menyampaikan ucapan selamat kepada Pillay.
Namun, pernyataan tersebut berlanjut dengan kritik terhadap penyelenggara Nobel. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat, yang menurutnya telah berkontribusi besar terhadap perdamaian dunia, semestinya memperoleh penghargaan itu melalui dirinya sebagai presiden.
Trump Klaim Berhasil Hentikan Delapan Perang
Dalam pidatonya, Trump kembali mengangkat klaim bahwa dirinya telah menghentikan delapan perang, termasuk konflik antara India dan Pakistan. Ia menggunakan klaim tersebut sebagai alasan bahwa kontribusinya layak mendapat pengakuan melalui Nobel Perdamaian.
Trump menyatakan bahwa keberhasilan menghentikan satu konflik saja seharusnya sudah cukup untuk dipertimbangkan sebagai pencapaian yang pantas memperoleh penghargaan internasional.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap Norwegia, negara tempat Komite Nobel Perdamaian berkedudukan. Menurut Trump, keputusan yang tidak memberikan penghargaan kepadanya akan menjadi catatan buruk bagi negara tersebut.
Trump bahkan memperingatkan bahwa keputusan itu tidak akan dilupakan Amerika Serikat. Ia menganggap hasil pemilihan penerima Nobel tersebut sebagai contoh perlakuan yang dinilainya merugikan negaranya.
Kritik serupa kembali disampaikan melalui platform Truth Social. Trump mempertanyakan reputasi Pillay dan menuduhnya memiliki sikap bermusuhan terhadap Israel.
Ia juga menyatakan bahwa keputusan Komite Nobel telah merusak kredibilitas penghargaan perdamaian. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kritik Trump yang selama ini berulang kali menyuarakan keinginannya memperoleh Nobel Perdamaian.
Siapa Navi Pillay, Penerima Nobel Perdamaian 2026?
Berbeda dengan penilaian Trump, Pillay memiliki rekam jejak panjang di bidang hukum internasional dan hak asasi manusia. Perempuan asal Afrika Selatan itu pernah menjabat sebagai Presiden Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Pada periode 2021–2025, Pillay memimpin komisi penyelidikan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. Komisi tersebut menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Kesimpulan itu dibantah keras oleh Israel.
Komite Nobel menempatkan peran Pillay dalam penegakan hukum internasional sebagai salah satu pertimbangan penting. Ia dinilai berkontribusi dalam upaya meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
Penghargaan kepada Pillay dengan demikian berkaitan dengan rekam jejaknya dalam memperkuat mekanisme hukum internasional, bukan semata-mata dengan klaim keberhasilan diplomatik seorang pemimpin negara.
Perselisihan Trump atas Nobel Perdamaian tahun ini memperlihatkan perbedaan mendasar dalam cara memandang penghargaan tersebut.
Trump menonjolkan klaim penyelesaian konflik sebagai dasar kelayakan, sedangkan Komite Nobel menggarisbawahi kiprah Pillay dalam penegakan hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran kemanusiaan.
Informasi dan berita terbaru lainnya dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com.
(Handoko)
