JurnalLugas.Com – Kementerian Keuangan mencatat efisiensi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai sekitar Rp38 triliun sepanjang 2026.
Penyesuaian tersebut membuat pagu efektif lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menjelaskan penghematan itu merupakan bagian dari upaya penataan belanja BGN. Namun, pemerintah menegaskan perbaikan program tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan anggaran.
Menurut Sudarto, BGN tetap harus memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai sasaran dan menghasilkan manfaat yang diharapkan.
“Pemerintah, lanjutnya, mendukung pembenahan yang dilakukan BGN agar pelaksanaan program semakin tertib sekaligus mampu mencapai target yang telah ditetapkan,” Sudarto, Sabtu 10 Oktober 2026.
Belanja MBG Tembus Rp153,2 Triliun
Di tengah efisiensi anggaran, realisasi belanja MBG hingga 30 September 2026 telah mencapai Rp153,2 triliun. Angka tersebut meningkat 14,1 persen dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat Rp134,19 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran tersebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir September.
Suahasil juga mengapresiasi pembenahan tata kelola yang dilakukan BGN, termasuk penerapan persyaratan sertifikasi bagi satuan pelayanan yang menjalankan program tersebut.
Besarnya realisasi belanja dan jumlah penerima manfaat membuat pengawasan pelaksanaan MBG menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran negara.
Ribuan SPPG Ditutup, Wilayah Terpencil Diperkuat
Salah satu langkah pembenahan yang dilakukan BGN adalah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pada September 2026, sebanyak 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut ditutup.
Langkah ini menjadi bagian dari penataan standar kebersihan dan sanitasi dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG.
Di sisi lain, BGN juga menyiapkan penguatan layanan di daerah terpencil melalui penambahan 480 SPPG. Jumlah tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil yang direncanakan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
BGN juga melakukan penataan penerima manfaat untuk meningkatkan ketepatan distribusi program.
Dengan efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp38 triliun dan realisasi belanja MBG sebesar Rp153,2 triliun hingga akhir September, perhatian pemerintah kini mencakup dua hal: ketertiban penggunaan anggaran dan pencapaian hasil program.
Baca berita ekonomi dan kebijakan pemerintah lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
