JurnalLugas.Com – Arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dinilai memperlihatkan perubahan yang lebih besar daripada yang mungkin terjadi jika Anies Baswedan memenangkan Pilpres sebelumnya.
Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dengan menyoroti pergeseran prioritas belanja negara.
Yunarto menilai, anggapan bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak sepenuhnya sesuai dengan arah kebijakan yang berjalan saat ini.
Dalam pernyataannya pada Sabtu, 10 Oktober 2026, Yunarto bahkan membandingkan perubahan pada era Prabowo dengan agenda perubahan yang dahulu diusung Anies selama kampanye Pilpres.
“Perubahan dalam pemerintahan Prabowo bahkan berpotensi melampaui apa yang mungkin dilakukan Anies,” ujar Yunarto.
Menurut dia, perbedaan arah pemerintahan dapat dilihat dari cara negara menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Salah satu indikatornya ialah berkurangnya alokasi untuk infrastruktur dibandingkan periode terakhir pemerintahan Jokowi.
Pada saat yang sama, pemerintahan Prabowo mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah agenda populis lainnya yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Yunarto menilai pilihan tersebut memperlihatkan karakter kebijakan Prabowo sekaligus membawa konsekuensi terhadap pembiayaan program pemerintah.
“Anggaran infrastruktur berkurang dibandingkan era terakhir Jokowi. Demi menjalankan MBG dan program populis lainnya, pemerintah sampai memangkas transfer daerah dan anggaran desa,” kata Yunarto.
Pergeseran prioritas itu menjadi perhatian karena anggaran pemerintah berkaitan langsung dengan ruang fiskal daerah.
Ketika transfer dari pusat mengalami pengurangan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi tantangan dalam menyesuaikan pembiayaan program dan kebutuhan pembangunan.
Yunarto juga menyinggung keterkejutan yang muncul di kalangan kepala daerah dan pelaku pasar terhadap perubahan tersebut.
Ia menghubungkan dinamika kebijakan dengan perkembangan kepuasan publik pada bulan-bulan awal pemerintahan Prabowo, tanpa merinci angka survei dalam pernyataannya.
Yunarto, perubahan arah pemerintahan tersebut tidak berarti Prabowo meninggalkan pemikiran politiknya sendiri.
Sebaliknya, ia menilai kebijakan yang ditempuh saat ini justru sejalan dengan gagasan Prabowo yang pernah dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia.
Ia menilai kekeliruan justru terletak pada anggapan bahwa Prabowo akan sepenuhnya mempertahankan pola pemerintahan Jokowi.
“Prabowo konsisten dengan pemikirannya. Yang keliru adalah membayangkan dia akan menjadi pemimpin yang meneruskan pola Jokowi,” pungkas Yunarto.
Pernyataan tersebut menempatkan anggaran negara sebagai salah satu tolok ukur penting untuk membaca arah pemerintahan Prabowo.
Besarnya alokasi bagi program prioritas dan perubahan pembiayaan infrastruktur maupun daerah menjadi aspek yang perlu dicermati dalam menilai konsekuensi kebijakan pemerintah.
Baca berita politik lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto news)
