JurnalLugas.Com – Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Presiden Prabowo Subianto sejak awal menjabat telah membangun pemerintahan dengan orientasi kepemimpinan sendiri.
Menurutnya, anggapan bahwa kekuasaan masih terbagi antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak menggambarkan dinamika politik saat ini.
Yunarto menegaskan, pergantian presiden tidak otomatis membuat pola pemerintahan sebelumnya berlanjut dengan pendekatan yang sama. Prabowo, kata dia, memiliki karakter, pemikiran, dan prioritas kebijakan yang berbeda dari Jokowi.
“Sejak dilantik, pemerintahan sudah berorientasi pada kepemimpinan Prabowo, bukan dua pusat kekuasaan,” ujar Yunarto, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Ia mengibaratkan hubungan politik kedua tokoh tersebut seperti satu bantal beda mimpi. Meski berada dalam koalisi yang sama, Prabowo dan Jokowi dinilai mempunyai cara berbeda dalam memandang persoalan negara dan menentukan arah kebijakan.
Perbedaan itu, menurut Yunarto, terlihat dari gaya kepemimpinan masing-masing. Jokowi dinilai lebih mengandalkan pendekatan fleksibel, membaca situasi, serta mengambil langkah taktis.
Sementara Prabowo cenderung menggunakan pola komando dengan arah kebijakan yang berangkat dari visi dan pemikiran yang telah lama dibangunnya.
Salah satu rujukan pemikiran Prabowo adalah buku Paradoks Indonesia, yang memuat pandangannya mengenai persoalan ekonomi dan arah pembangunan nasional.
Harapan Keberlanjutan Kebijakan Jokowi Dipertanyakan
Yunarto menilai perbedaan paradigma tersebut memunculkan kesenjangan antara ekspektasi sebagian pendukung Jokowi dan pelaku pasar modal dengan arah pemerintahan Prabowo.
Sebagian pihak sebelumnya berharap Prabowo meneruskan kebijakan Jokowi dengan pola yang relatif sama. Namun, menurut Yunarto, pergantian kepemimpinan justru membawa perubahan dalam cara pemerintah menentukan prioritas.
“Pendukung Jokowi dan pasar modal mengharapkan kesinambungan, tetapi cara pandang mereka terhadap pemerintahan Prabowo berbeda,” kata Yunarto.
Ia juga menyoroti kebijakan anggaran sebagai salah satu indikator perbedaan orientasi kedua pemerintahan.
Infrastruktur yang menjadi salah satu ciri pemerintahan Jokowi dinilai tidak lagi menempati posisi yang sama, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama Prabowo.
Selain anggaran, Yunarto melihat perubahan figur di sejumlah posisi strategis, termasuk di lingkungan Polri, sebagai bagian dari dinamika konsolidasi kekuasaan.
Menurut pandangannya, perubahan tersebut mencerminkan upaya Prabowo memperkuat kendali kepemimpinan dalam pemerintahannya.
Persoalan utamanya bukan apakah Prabowo mengikuti jejak Jokowi, melainkan bagaimana publik memahami karakter presiden yang berbeda dari pendahulunya.
Ia menilai Prabowo tetap menjalankan kepemimpinan sesuai dengan pemikiran dan konsistensi politiknya sendiri.
Karena itu, harapan bahwa Prabowo akan memimpin dengan gaya yang sama seperti Jokowi dinilai sebagai kekeliruan dalam membaca arah pemerintahan.
“Prabowo konsisten menjadi dirinya sendiri. Keduanya memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda,” pungkas Yunarto.
Perbedaan tersebut menempatkan kesinambungan pemerintahan dalam perspektif baru. Meski Prabowo dan Jokowi pernah berada dalam satu barisan politik, arah kebijakan dan cara menjalankan kekuasaan tetap ditentukan oleh karakter pemimpin yang sedang menjabat.
Baca berita politik dan perkembangan nasional lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto news)
