JurnalLugas.Com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi perhatian internal PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa setiap kader harus menjaga integritas dan siap menghadapi konsekuensi apabila terbukti melanggar hukum.
Ganjar menyebut partainya telah berulang kali mengingatkan para kader agar tidak menyalahgunakan jabatan. Peringatan tersebut kembali disampaikan setelah Hamenang, yang merupakan kader PDIP, terjaring operasi KPK.
“DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan seluruh kader untuk menjaga integritas,” kata Ganjar, Jumat (16/10/2026).
Ia menegaskan, status sebagai kader partai tidak menghilangkan tanggung jawab seseorang ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Ganjar juga mengingatkan bahwa pelanggaran tidak hanya berpotensi membawa konsekuensi hukum, tetapi dapat berujung pada sanksi internal partai.
Menurut dia, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali memberikan peringatan keras kepada kader setelah operasi di Klaten. Surat peringatan internal yang sebelumnya telah disampaikan pada Maret 2026 juga kembali dikirimkan.
Ganjar mengatakan, partai masih menerima sejumlah laporan yang perlu menjadi perhatian, termasuk yang berkaitan dengan kepala daerah.
Kasus yang menyeret Hamenang tidak berhenti pada penangkapan dalam OTT. KPK kemudian meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah untuk mengondisikan hasil pemeriksaan.
KPK menetapkan Hamenang sebagai tersangka bersama Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo. Ketiganya kemudian ditahan setelah menjalani pemeriksaan.
Penetapan tersangka tersebut membuat kasus ini menjadi persoalan serius, bukan hanya bagi pihak-pihak yang diperiksa, tetapi juga bagi tata kelola pemerintahan daerah dan pengawasan keuangan publik.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
