KPK Ikut Jadi Target Penyadapan, Bantah Ada Hubungan dengan Kebocoran OTT

JurnalLugas.Com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar lembaga antirasuah tidak menjadi bukti adanya hubungan dengan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyebut dua persoalan tersebut memiliki jalur penanganan berbeda.

Penegasan ini muncul setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa KPK termasuk salah satu lembaga yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan ilegal oleh sejumlah perwira tinggi Polri.

Bacaan Lainnya

Pengungkapan itu membuat perhatian publik tertuju pada kemungkinan adanya kaitan antara aktivitas penyadapan dan informasi operasi penindakan yang pernah bocor.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, berbagai isu kebocoran dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan di internal KPK telah diklarifikasi.

Namun, hingga saat ini, lembaga tersebut baru memastikan satu perkara yang memiliki bukti kebocoran informasi.

Baca Juga  Hasto Tegaskan Taat Hukum dan Kami Tidak Akan Menyerah

Taufik menyebut perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai kasus yang telah terkonfirmasi.

Perkara tersebut menyeret Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro dan seorang staf administrasi KPK yang juga anggota Polri, Iptu Dias.

“Yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 16 November 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan KPK tidak serta-merta menghubungkan dugaan penyadapan terhadap lembaganya dengan persoalan kebocoran informasi OTT.

KPK memilih membedakan fakta yang sudah terverifikasi dari dugaan yang masih menjadi bagian penyidikan aparat lain.

Terkait perkara penyadapan, KPK menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri. Lembaga antirasuah itu juga belum menerima informasi mengenai siapa saja pimpinan atau pegawainya yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan ilegal diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana, kementerian, lembaga negara, anggota DPR, tokoh politik, kepala daerah, aparat penegak hukum, aktivis, hingga mahasiswa.

Namun, masuknya nama suatu lembaga atau pihak dalam daftar sasaran penyadapan tidak otomatis menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang masih ditangani Bareskrim Polri.

Dalam perkara ini, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Mereka disangkakan terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Bowo)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait