JurnalLugas.Com – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir dan berkembang menjadi perdebatan politik.
Di tengah desakan sejumlah pihak agar Gibran dimakzulkan, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka justru menilai serangan yang terus diarahkan kepada Gibran belum tentu melemahkan posisinya.
Melalui akun X miliknya, Dedy berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap Gibran bisa tetap bertahan, bahkan menguat, ketika pihak-pihak yang mengkritiknya juga memiliki rekam jejak masa lalu yang dipersoalkan.
“Semakin sering diserang malah semakin tinggi tingkat kepercayaan publik,” tulis Dedy, dikutip Kamis (22/10/2026).
Menurut Dedy, penilaian masyarakat terhadap polemik tersebut tidak hanya bergantung pada tuduhan yang diarahkan kepada Gibran, tetapi juga pada bagaimana publik melihat pihak-pihak yang melontarkan serangan.
Pandangan itu menjadi tanggapannya terhadap berlanjutnya kontroversi yang menyeret nama orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Ia bahkan menilai tekanan politik yang muncul tidak otomatis membuat posisi Gibran terpuruk.
“Posisi politik Gibran semakin kokoh di atas puncak,” ujarnya.
Dedy juga menyoroti perbedaan posisi antara Gibran sebagai Wakil Presiden dan pihak-pihak yang menggugatnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia melihat polemik ijazah bukan semata-mata sebagai persoalan hukum, melainkan juga bagian dari persaingan persepsi dan pengaruh politik.
Meski demikian, penilaian Dedy tersebut merupakan pandangan politik pribadinya. Klaim mengenai meningkat atau menguatnya kepercayaan publik terhadap Gibran tidak disertai data survei dalam pernyataan yang disampaikan.
Polemik Ijazah Menyeret Pernyataan Jokowi
Perdebatan mengenai ijazah Gibran kembali menjadi sorotan setelah muncul pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang berkaitan dengan pencalonannya.
Persoalan tersebut kemudian memunculkan berbagai reaksi, termasuk tuntutan dari sejumlah pihak agar Gibran dimakzulkan.
Mantan Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menanggapi polemik yang turut menyeret namanya. Saat berada di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026), Jokowi menduga ada kepentingan politik di balik ramainya persoalan ijazah tersebut.
“Ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi,” kata Jokowi.
Jokowi menilai kontroversi itu berpotensi dimanfaatkan untuk merusak reputasi politik dirinya maupun Gibran. Namun, ia menyampaikan hal tersebut sebagai dugaan, bukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan.
“Bisa saja sekali lagi operasi politik untuk down grade reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Pernyataan Dedy dan Jokowi memperlihatkan adanya pandangan dari kubu yang membela Gibran bahwa polemik ijazah juga memiliki dimensi politik. Di sisi lain, desakan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti tetap menjadi bagian dari perdebatan publik.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum, fakta yang dapat diverifikasi, serta respons lembaga yang berwenang.
Sementara itu, klaim bahwa polemik tersebut justru memperkuat posisi politik Gibran masih merupakan penilaian dari pihak pendukungnya, bukan kesimpulan yang dapat dipastikan tanpa bukti dan data pendukung.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
