JurnalLugas.Com – Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih harus menunggu proses penetapan penerima. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih melakukan verifikasi data calon penerima sebelum bantuan disalurkan.
Proses tersebut menjadi tahapan penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima pekerja yang memenuhi persyaratan.
Data calon penerima BSU bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan harus dicocokkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, pekerja yang merasa memenuhi kriteria belum otomatis dapat dipastikan sebagai penerima. Status akhir tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan validasi data.
BSU 2026 Dibayarkan Sekaligus Rp900 Ribu
Pada program BSU kuartal IV 2026, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember.
Pembayarannya direncanakan sekaligus sehingga pekerja yang lolos persyaratan akan menerima total Rp900.000.
Ketentuan program tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Adapun calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Pekerja juga harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah apabila ketentuannya lebih tinggi.
Besaran upah mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.
Program ini tidak diberikan kepada ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri aktif. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Pekerja Diminta Memantau Kanal Resmi
Di tengah proses pendataan, pekerja dapat memantau perkembangan program melalui situs resmi BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
Namun, mekanisme pengecekan status penerima tetap mengikuti pengumuman resmi kementerian. Karena itu, keberadaan laman tersebut tidak berarti seluruh calon penerima sudah dapat mengetahui hasil verifikasi.
Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan pencairan BSU. Pekerja tidak seharusnya memberikan NIK, kode OTP, PIN, maupun data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.
Masyarakat juga perlu menghindari pihak yang meminta sejumlah uang dengan alasan membantu proses pendaftaran atau pencairan bantuan. Penyaluran BSU merupakan program pemerintah dan tidak dipungut biaya.
Dengan masih berlangsungnya verifikasi, pekerja diharapkan tidak mudah percaya pada kabar pencairan yang belum diumumkan secara resmi.
Kepastian penerima dan penyaluran perlu menunggu hasil proses administrasi serta informasi langsung dari Kemnaker.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Endarto)
