JurnalLugas.Com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak ingin persoalan dokumen pendidikannya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Ia memilih menghadapi persoalan tersebut melalui jalur hukum setelah menerima sejumlah masukan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Gibran muncul setelah pertemuannya dengan Prabowo di Istana.
Pertemuan itu berlangsung ketika putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya kembali menjadi perhatian publik.
Gibran menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik dan aspirasi masyarakat. Namun, ia berharap perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi konflik politik.
“Saya tidak ingin … polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran, Selasa 10 November 2026.
Ia juga mengungkapkan kedekatan hubungannya dengan Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan masukan mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan dokumen pendidikan.
Prabowo Sarankan Tempuh Jalur PTUN
Salah satu masukan Prabowo berkaitan dengan upaya pembuktian dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran menyatakan akan menyiapkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas langkah hukum berikutnya.
Selain melalui PTUN, upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA turut disebut dalam penjelasan mengenai rencana yang akan ditempuh.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran masih akan berlanjut melalui proses hukum, bukan hanya menjadi perdebatan di ruang politik.
Mensesneg Ungkap Gibran Pernah Sampaikan Niat Mundur
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat bertemu Prabowo.
Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berlangsung dalam pertemuan sekitar dua setengah jam.
Niat itu disampaikan di tengah perkembangan persoalan putusan MA dan MK yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan setelah mendengar penyampaian Gibran. Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
Keterangan Mensesneg itu kemudian menjadi perhatian karena membuka sisi lain dari pertemuan Prabowo dan Gibran, yakni adanya pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Polemik Dokumen Pendidikan Belum Berakhir
Putusan MA terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran menjadi salah satu pemicu kembali menguatnya perdebatan mengenai dokumen pendidikannya.
Di tengah situasi tersebut, Gibran menyampaikan rencana untuk menempuh langkah hukum dan menyiapkan dokumen pendukung. Ia juga berharap persoalan itu tidak terus menjadi sumber polemik politik.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah hukum yang benar-benar diajukan serta proses pemeriksaan oleh lembaga peradilan terkait.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
