JurnalLugas.Com – Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth melontarkan kritik keras terhadap upaya pemakzulan dirinya yang diajukan anggota DPR AS Thomas Massie.
Hegseth menilai langkah politik tersebut berpotensi membahayakan personel militer Amerika yang sedang menjalankan operasi di berbagai wilayah konflik.
Pernyataan itu disampaikan Hegseth di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap kepemimpinannya di Pentagon, terutama setelah keterlibatan militer AS dalam perang melawan Iran.
Hegseth berpendapat bahwa proses pemakzulan dapat mengirimkan pesan kepada para prajurit bahwa misi militer yang sedang berlangsung bisa dilemahkan oleh keputusan politik di Kongres.
Ia bahkan menilai langkah tersebut bukan bentuk patriotisme, melainkan tindakan yang dapat merugikan kepentingan militer Amerika.
“Ini bukan patriotisme, melainkan sabotase,” kata Hegseth kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, upaya pemakzulan juga berpotensi dimanfaatkan negara-negara yang menjadi lawan Amerika untuk melihat adanya perpecahan antara pemerintah dan lembaga legislatif.
Hegseth Sebut Kongres Melemahkan Misi Militer
Hegseth menilai proses pemakzulan terhadap dirinya dapat mengganggu kepercayaan personel militer terhadap keputusan pemerintah dalam menjalankan operasi tempur.
Ia memperingatkan bahwa tindakan Kongres tersebut bisa membuat para prajurit berada dalam situasi berisiko ketika sedang melaksanakan tugas.
“Langkah ini menempatkan prajurit Amerika dalam bahaya,” ujarnya.
Hegseth juga menuding upaya pemakzulan tersebut lebih didorong persoalan politik dan permusuhan pribadi pengusulnya terhadap Presiden Donald Trump.
Ia menganggap resolusi tersebut sebagai upaya menyerang keputusan keamanan nasional yang dibuat pemerintahan Trump.
Dalam pandangannya, tindakan militer yang dijalankan atas perintah presiden tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menjatuhkan pejabat pertahanan melalui pemakzulan.
Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian Hegseth terhadap tuduhan yang sedang dihadapi, bukan keputusan resmi Kongres mengenai legalitas operasi militer AS.
Thomas Massie Ajukan Delapan Pasal Pemakzulan
Ancaman pemakzulan terhadap Hegseth bermula ketika anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan resolusi pemakzulan pada Senin (9/11/2026).
Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan yang menuding Hegseth melakukan pelanggaran serius, termasuk terkait pelaksanaan operasi militer AS di Iran, Yaman, dan Venezuela.
Resolusi tersebut juga mempersoalkan dugaan pelanggaran terhadap Konstitusi AS dan Undang-Undang Kekuasaan Perang atau War Powers Resolution.
Massie menilai tindakan Hegseth dalam menjalankan sejumlah operasi militer perlu diperiksa melalui mekanisme konstitusional.
Upaya tersebut memunculkan perdebatan di Kongres, termasuk mengenai kewenangan presiden dalam memerintahkan operasi militer dan fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan kekuatan bersenjata.
Trump Beri Dukungan kepada Hegseth
Di tengah ancaman pemakzulan, Presiden Donald Trump menyatakan dukungan kepada Hegseth.
Trump sebelumnya menyampaikan akan tetap mendukung pejabat pertahanan tersebut meskipun menghadapi proses pemakzulan di Kongres.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menyampaikan pembelaan terhadap Hegseth. Rubio menilai kinerja koleganya di kabinet tersebut berjalan baik.
Sementara itu, Hegseth menyatakan siap mempertahankan kebijakan dan rekam jejaknya selama memimpin Pentagon.
Persoalan ini semakin mendapat perhatian karena perang Iran turut menjadi sumber perdebatan politik di Amerika Serikat.
Sejumlah anggota Partai Republik bahkan mengaitkan ketidakpuasan masyarakat terhadap perang tersebut dengan hasil buruk partai dalam pemilihan paruh waktu 2026.
Kini, nasib resolusi pemakzulan Hegseth bergantung pada proses pembahasan dan pemungutan suara di DPR AS.
Jika proses tersebut berlanjut, Hegseth harus menghadapi pemeriksaan politik atas kebijakan militernya, sementara pemerintah Trump tetap menyatakan dukungan terhadap kepemimpinannya di Departemen Perang.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Handoko)
