JurnalLugas.Com – Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth terhindar dari proses pemakzulan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui pengiriman usulan pemakzulan dirinya ke komite.
Keputusan tersebut membuat delapan pasal dakwaan terhadap Hegseth belum dibawa ke pemungutan suara penuh di sidang DPR.
Hasil pemungutan suara pada 10 November 2026 menunjukkan 211 anggota mendukung mosi untuk merujuk usulan tersebut ke komite, sedangkan 204 lainnya menolak.
Langkah ini secara efektif menghambat upaya pemakzulan yang diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie. Ia mengusulkan pemakzulan terhadap Hegseth di tengah kontroversi penanganan perang Iran oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dukungan mayoritas anggota Partai Republik menjadi faktor penting dalam keputusan tersebut. Catatan pemungutan suara menunjukkan hanya satu anggota Republik, yakni Massie, yang menentang mosi pengiriman usulan ke komite.
Delapan Dakwaan Berkaitan dengan Perang Iran
Usulan pemakzulan itu memuat delapan pasal dakwaan. Sebagian besar berkaitan dengan keterlibatan militer AS dalam perang melawan Iran tanpa otorisasi Kongres.
Massie menilai Hegseth telah melanggar ketentuan konstitusi dan Resolusi Kekuasaan Perang 1973. Ia juga mempersoalkan sejumlah tindakan lain yang dinilai melampaui kewenangan jabatan Menteri Pertahanan.
Sebelum pemungutan suara, Hegseth membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut upaya pemakzulan justru dapat mengganggu pelaksanaan misi militer AS.
“Ini menempatkan para prajurit Amerika dalam bahaya,” kata Hegseth kepada wartawan.
Ia juga menilai langkah tersebut bukan bentuk patriotisme, melainkan upaya yang dapat melemahkan operasi militer yang sedang berlangsung.
Trump Sambut Hasil Pemungutan Suara
Presiden Donald Trump menyambut keputusan DPR AS yang menghambat proses pemakzulan terhadap menterinya tersebut.
Trump sebelumnya juga menentang langkah pemakzulan yang didorong Massie. Hasil pemungutan suara itu sekaligus memperlihatkan dukungan mayoritas anggota Republik di DPR terhadap Hegseth.
Meski demikian, keputusan mengirim usulan ke komite bukan berarti seluruh tuduhan telah diperiksa dan dinyatakan tidak terbukti.
Langkah tersebut membuat proses pemakzulan tidak berlanjut ke pemungutan suara penuh pada tahap ini.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Dahlan)
