Polri Mulai Petakan Perusahaan Tambang, Prabowo Minta 70 Persen Hasilnya untuk Negara

JurnalLugas.Com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mendata perusahaan pertambangan untuk menentukan kegiatan usaha yang menjadi prioritas pengawasan.

Langkah ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara.

Bacaan Lainnya

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan pendataan akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Menurut Suyudi, pemetaan diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan serta aktivitas pertambangan yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

“Tentunya nanti kita akan data. Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Ia menegaskan Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal, terutama kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara.

Namun, perusahaan yang menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum dipastikan tetap mendapat pengawalan. Polri, kata Suyudi, juga berkepentingan menjaga iklim investasi agar kegiatan usaha yang sah dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinikmati negara. Presiden juga membuka kemungkinan negara mengambil alih saham perusahaan tambang apabila diperlukan.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan investor tetap dapat dilibatkan untuk menyediakan modal. Namun, setelah investasi mereka kembali, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.

Selain pembagian manfaat hasil tambang, Prabowo juga menyoroti persoalan pelaporan volume ekspor. Ia meminta agar ekspor dilakukan melalui satu pintu sehingga jumlah barang yang dikirim sesuai dengan laporan.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbesar manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pendataan Polri akan menjadi salah satu langkah untuk menentukan perusahaan dan aktivitas pertambangan yang perlu ditindaklanjuti.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Bowo)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  OTT KPK di DJP Jakarta Utara Ungkap Rekayasa Pajak Tambang

Pos terkait