OJK Ungkap Arah Merger Asuransi BUMN, Askrindo dan Jamkrindo Bakal Disatukan Bisnisnya

JurnalLugas.Com — Rencana perampingan perusahaan asuransi milik negara mulai memperlihatkan arah yang lebih jelas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penataan bisnis yang disiapkan Danantara, terutama pemisahan kegiatan asuransi kredit dan penjaminan kredit agar masing-masing perusahaan berfokus pada bidang usahanya.

Bacaan Lainnya

Salah satu perubahan penting menyangkut PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Perusahaan yang selama ini menjalankan fungsi asuransi sekaligus penjaminan kredit tersebut sedang menjalani pembenahan dengan memisahkan kedua kegiatan bisnisnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, bisnis penjaminan kredit Askrindo diarahkan untuk digabungkan dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Sementara bisnis asuransinya berpotensi ditempatkan dalam kelompok perusahaan asuransi BUMN, dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai salah satu kemungkinan.

“Askrindo yang selama ini menjalankan fungsi penjaminan kredit, selain Jamkrindo, itu juga sedang melakukan pembenahan, sehingga dipecah,” ujar Ogi di Bali, Selasa, 17 November 2026.

Baca Juga  OJK Terima 238 Ribu Laporan Penipuan Kerugian Tembus Rp4,8 Triliun

Penataan tersebut berkaitan dengan pembagian fungsi antara perusahaan asuransi kredit dan perusahaan penjaminan kredit.

OJK mendorong agar penjaminan kredit untuk program pemerintah ditangani perusahaan penjaminan, seperti Jamkrindo maupun perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida.

Adapun perusahaan asuransi kredit tetap dapat menjalankan perlindungan terhadap risiko kredit pada kegiatan pembiayaan komersial atau di luar program pemerintah.

Pemisahan fungsi ini menjadi bagian penting dari konsolidasi karena bisnis asuransi dan penjaminan memiliki karakter serta tanggung jawab yang berbeda.

Dengan pengelompokan tersebut, perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai fokus masing-masing.

Selain lini konvensional, konsolidasi juga menyentuh bisnis asuransi syariah. Danantara masih harus menentukan perusahaan yang akan menjadi wadah penggabungan untuk asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan reasuransi syariah.

Ogi menegaskan, perusahaan asuransi tetap wajib memenuhi ketentuan pemisahan unit usaha syariah atau spin-off paling lambat 31 Desember 2026. Kewajiban itu mengacu pada Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Juga  OJK Lantik Satuan Kerja Kantor Pusat dan Ini Nama Kepala OJK Daerah

Sementara itu, Danantara sebelumnya menargetkan konsolidasi perusahaan asuransi BUMN dapat diselesaikan pada akhir 2026.

Penataan ini merupakan bagian dari upaya menyederhanakan struktur bisnis perusahaan negara di sektor asuransi sekaligus memperjelas pembagian lini usaha.

Dengan arah tersebut, perubahan tidak sekadar menyatukan sejumlah perusahaan dalam satu kelompok.

Penataan juga mencakup pemisahan kegiatan usaha, penentuan perusahaan utama, dan penyesuaian struktur bisnis agar fungsi asuransi, penjaminan, serta layanan syariah memiliki fokus yang lebih terarah.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(William)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait