JurnalLugas.Com – Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin cepat, tetapi Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur teknologi tersebut.
Kondisi ini mendorong Komisi I DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kecerdasan Artifisial masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan landasan hukum bagi pemanfaatan AI di Indonesia.
Regulasi dinilai diperlukan agar perkembangan teknologi tidak hanya mengikuti kemajuan zaman, tetapi juga memiliki kepastian aturan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pengaturan kecerdasan artifisial sudah menjadi kebutuhan seiring perubahan teknologi yang semakin pesat.
“Ini menjadi suatu kebutuhan karena sesuai perkembangan zaman dan juga teknologi per saat ini, sehingga ada perlu pengaturannya,” kata Dave dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dave mencontohkan sejumlah negara yang telah mengembangkan regulasi terkait AI, termasuk Malaysia dan Singapura.
Menurut dia, Indonesia perlu menyiapkan aturan agar tidak tertinggal dalam merespons perkembangan teknologi tersebut.
Meski demikian, pengusulan RUU AI belum berarti rancangan undang-undang itu otomatis masuk daftar prioritas pembahasan pada 2027. Komisi I masih memiliki sejumlah rancangan regulasi lain yang menjadi perhatian.
Tiga RUU yang juga diusulkan Komisi I adalah RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Karena itu, Dave menyerahkan penentuan posisi RUU Kecerdasan Artifisial kepada Baleg DPR. Jika belum dapat dimasukkan dalam prioritas jangka pendek, ia berharap pembahasannya bisa ditempatkan dalam Prolegnas jangka menengah.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan usulan tersebut masih dapat dipertimbangkan. Namun, kesiapan naskah akademik menjadi salah satu faktor penting sebelum RUU dimasukkan ke dalam daftar prioritas.
“Kalau NA-nya sudah ada, kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah itu,” ujar Bob.
Naskah akademik merupakan dokumen yang menjelaskan dasar pemikiran, kebutuhan, tujuan, serta arah pengaturan suatu rancangan undang-undang. Kesiapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan legislasi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






