JurnalLugas.Com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diperluas hingga mengungkap aktor intelektual di balik operasi tersebut.
Menurut Yusril, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak dari internal Kepolisian yang telah terseret dalam perkara.
Penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan adanya orang di luar institusi Polri yang merencanakan, mengendalikan, atau mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut.
Yusril mengatakan kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk kalangan elite politik dan birokrasi pemerintahan, perlu ditelusuri apabila ditemukan bukti yang mendukung.
“Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Ia menilai pengungkapan aktor intelektual menjadi bagian penting karena perkara tersebut telah berkembang ke dugaan tindak pidana makar.
Penyidik harus mengurai siapa yang merencanakan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang berada di balik tindakan tersebut.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya,” kata Yusril.
Yusril juga menyoroti dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, penyidik masih perlu menelusuri tujuan penggunaan perangkat tersebut serta pihak-pihak yang berada di belakang operasinya.
Temuan penyidikan, kata Yusril, mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Namun, motif dan rangkaian tindakan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perkara ini sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Pemerintah menilai pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh agar pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa membatasi pemeriksaan hanya pada satu institusi.
Di sisi lain, Yusril memastikan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap berjalan maksimal oleh TNI.
Kasus ini juga mendorong pemerintah mengevaluasi aturan dan pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara, termasuk Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Yusril menegaskan kewenangan penyadapan semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat,” ujarnya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






