JurnalLugas.Com – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang ke dugaan tindak pidana makar.
Polri memastikan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan, membuka peluang pengungkapan pihak lain yang diduga terkait dengan operasi penyadapan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan peningkatan status itu merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan terhadap dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan Presiden.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Isir, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk menangani perkara tersebut. Tim dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.
Penyidik tidak hanya menelusuri dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga berupaya mengungkap tujuan operasi tersebut dan siapa saja yang diduga menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan.
Dalam perkara penyadapan ilegal, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai pengguna akhir (end-user) hasil penyadapan. Namun, Polri masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut menerima informasi tersebut.
Sebelumnya, Kapolri mengungkap dugaan operasi penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Keempatnya berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Penyidik menduga terdapat rantai perintah yang berjalan melalui jalur internal di luar mekanisme resmi penyadapan.
Perkara dugaan makar kini ditangani sebagai pengembangan tersendiri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan kepolisian telah menemukan titik terang mengenai kemungkinan hubungan antara penyadapan dan dugaan makar.
Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa penentuan pasal makar harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti.
Ia menilai masih terlalu dini untuk memastikan penerapan pasal tersebut maupun menyebut adanya tersangka baru.
Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, publik kini menunggu pengungkapan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Status penyidikan sendiri belum berarti dugaan makar telah terbukti secara hukum.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






