JurnalLugas.Com – Rencana pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi mengalami perubahan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar jadwal sidang paripurna MPR diundur demi memastikan seluruh tahapan sesuai ketentuan hukum.
Usulan tersebut muncul setelah Doli menyoroti aturan mengenai tenggat waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, ketentuan 14 hari sebelum sidang paripurna harus dihitung sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
Doli khawatir jadwal yang telah ditetapkan MPR justru menimbulkan persoalan administrasi dan prosedur apabila penghitungan waktunya tidak sesuai undang-undang.
Ia mengingatkan, apabila sidang tetap digelar pada 9 Desember, Presiden seharusnya sudah menyampaikan dua nama calon pengganti Gibran paling lambat pada 19 November 2026.
Namun, hingga melewati tanggal tersebut, Prabowo belum menyerahkan nama-nama yang akan diusulkan kepada MPR.
Sementara itu, rencana penyerahan dua kandidat sebelumnya disebut dijadwalkan pada 25 November.
Doli menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses pergantian wakil presiden. Ia tidak ingin keputusan yang dihasilkan MPR justru dipersoalkan karena tahapan yang tidak sesuai aturan.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Doli mengingatkan risiko hukum jika jadwal tidak disesuaikan.
“Bisa jadi cacat prosedur, bisa dianggap melanggar undang-undang,” ujar Doli.
Menurut dia, aturan mengenai penghitungan hari kerja tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan teknis juga diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Karena itu, Doli meminta pimpinan MPR kembali mencermati jadwal yang sudah ditetapkan. Apabila Presiden baru menyerahkan dua nama pada 25 November, menurutnya, pelaksanaan paripurna perlu digeser agar tersedia waktu 14 hari kerja untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
Persoalan jadwal ini sebelumnya juga disoroti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Ia berpendapat tenggat 14 hari harus dihitung berdasarkan hari kerja sehingga sidang pada 9 Desember berpotensi bermasalah apabila pengajuan nama tidak memenuhi batas waktu.
Mahfud menyarankan agar sidang MPR dilaksanakan 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.
Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyebut Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada Rabu, 25 November 2026.
MPR kemudian merencanakan sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






