JurnalLugas.Com – Usulan kenaikan upah minimum di Sumatera Barat untuk 2027 telah disepakati dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi.
Namun, pekerja belum bisa menganggap angka tersebut sebagai ketetapan final karena masih harus menunggu keputusan Gubernur Sumatera Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar Firdaus Firman mengatakan pembahasan bersama Dewan Pengupahan telah selesai. Hasilnya kemudian disampaikan kepada gubernur untuk diproses lebih lanjut.
“Masih menunggu SK Gubernur,” kata Firdaus menjelaskan tahapan penetapan upah minimum, Jumat 20 November 2026.
Usulan tersebut disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar pada Rabu, 18 November 2026. Perhitungan kenaikan menggunakan sejumlah indikator ekonomi, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan faktor alfa sebesar 0,7.
Penggunaan alfa 0,7 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran kenaikan. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan faktor alfa 0,5 yang digunakan pada perhitungan tahun-tahun sebelumnya.
Firdaus menjelaskan penyesuaian upah diarahkan untuk memperbaiki pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.
Saat ini, tingkat pemenuhan KHL di Sumatera Barat disebut masih berada di sekitar 75 persen sehingga masih perlu ditingkatkan.
Di sisi lain, kenaikan upah juga menjadi perhatian kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar Rina Pangeran menyatakan pihaknya menghormati mekanisme penetapan yang telah ditempuh Dewan Pengupahan.
Meski demikian, Apindo mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, terutama perusahaan padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Struktur ekonomi Sumatera Barat yang banyak ditopang sektor pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, serta UMKM dinilai memiliki karakter berbeda dengan provinsi yang mengandalkan industri manufaktur berskala besar.
Rina mengkhawatirkan kenaikan biaya tenaga kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan perusahaan dapat mempersempit ruang keuangan pelaku usaha. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap investasi maupun kesempatan kerja.
Apindo menyatakan tetap menghormati keputusan gubernur setelah seluruh proses penetapan selesai.
Kalangan pengusaha juga mengingatkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi ketentuan upah dapat mengajukan penangguhan sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar turut membahas upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, pembahasan upah minimum kabupaten dan kota dilakukan melalui mekanisme tersendiri oleh masing-masing pemerintah daerah.
Untuk Kota Padang, pembahasan rekomendasi upah minimum kota dijadwalkan berlangsung pada Senin berikutnya.
Pemerintah berharap seluruh tahapan pengupahan dapat diselesaikan sesuai tenggat yang telah ditentukan.
Jika usulan Dewan Pengupahan disetujui gubernur, UMP Sumatera Barat 2027 akan naik 6,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Besaran yang diusulkan mencapai Rp3.383.258 per bulan, dari UMP 2026 sebesar Rp3.189.995.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






