JurnalLugas.Com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti kemiripan gaya pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998.
Kemiripan yang dimaksud Yusril terletak pada penggunaan frasa “menyatakan berhenti” dalam surat pengunduran diri Gibran. Yusril mengaku pernah menyusun naskah pernyataan berhenti Soeharto ketika terjadi pergantian kekuasaan pada Mei 1998.
“Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril, Pengunduran Diri Tidak Perlu Persetujuan MPR
Menurut Yusril, penggunaan pernyataan berhenti atas kemauan sendiri menunjukkan bahwa keputusan pengunduran diri merupakan kehendak pribadi yang tidak memerlukan persetujuan lembaga lain.
Karena itu, ia menilai MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menentukan menerima atau menolak keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, langkah MPR selanjutnya adalah menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri tersebut, yakni terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Berbeda dengan Soeharto, Pengganti Gibran Harus Dipilih
Meski memiliki kemiripan dalam redaksi pernyataan berhenti, Yusril menegaskan terdapat perbedaan mendasar antara pengunduran diri Soeharto dan Gibran.
Soeharto saat itu menjabat Presiden. Setelah menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden BJ Habibie secara otomatis menggantikannya sebagai Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Situasinya berbeda dengan Gibran yang meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Posisi tersebut tidak dapat langsung diisi oleh seseorang secara otomatis.
“Karena Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” jelas Yusril.
Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
Prabowo Diminta Mengusulkan Dua Nama
Yusril menjelaskan, setelah MPR menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden, lembaga tersebut dapat meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon pengganti.
Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Yusril juga menegaskan pemilihan pengganti Gibran tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
“Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
