JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menghadapi tahapan penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026.
Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, hitungan waktu tersebut tidak langsung dimulai sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, tenggat 14 hari baru berjalan setelah Presiden menerima surat resmi dari MPR yang meminta pengajuan dua nama calon pengganti.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani.
Dengan demikian, MPR harus lebih dahulu memproses surat pengunduran diri Gibran, menggelar rapat internal, serta menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden sebelum batas waktu pengajuan calon mulai dihitung.
MPR memiliki waktu maksimal 60 hari
Proses pergantian wakil presiden tidak hanya melibatkan Presiden. MPR juga memiliki batas waktu untuk menyelenggarakan pemilihan hingga menetapkan wakil presiden definitif.
Muzani menyebut keseluruhan proses pengisian jabatan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dalam tahap awal, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran. Setelah itu, rapat gabungan dapat melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dua nama yang diajukan Prabowo selanjutnya akan menjalani pemeriksaan persyaratan administrasi oleh MPR. Setelah proses verifikasi, kedua kandidat dibawa ke sidang paripurna untuk dipilih.
MPR menentukan satu nama melalui pemungutan suara
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Artinya, kewenangan Prabowo berada pada tahap mengajukan dua nama calon. Sementara keputusan mengenai siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
Proses tersebut menjadi tahapan konstitusional yang harus dilalui setelah pengunduran diri Gibran diproses secara resmi.
Perhatian berikutnya tertuju pada surat permintaan MPR kepada Presiden, karena dokumen itulah yang menjadi penanda dimulainya hitungan 14 hari.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
