JurnalLugas.Com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghilangkan hak keuangan yang diatur bagi mantan Wakil Presiden.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, pejabat yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun.
Jika pemberhentian Gibran ditetapkan dengan hormat, besaran pensiun pokok yang berpotensi diterimanya diperkirakan mencapai Rp20,16 juta setiap bulan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasal tersebut menyatakan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara Pasal 6 ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dengan demikian, perhitungan pensiun tidak menggunakan seluruh penghasilan selama menjabat, melainkan mengacu pada gaji pokok terakhir.
Perhitungan Pensiun Gibran Rp20,16 Juta
Berdasarkan ketentuan penggajian yang berlaku, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Perhitungannya sebagai berikut:
- Gaji pokok tertinggi pejabat negara: Rp5.040.000.
- Pengali gaji pokok Wakil Presiden: 4 kali.
- Gaji pokok Wakil Presiden: Rp20.160.000.
- Persentase pensiun pokok: 100 persen.
- Estimasi pensiun pokok: Rp20.160.000 per bulan.
Artinya, apabila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat, Gibran berpotensi memperoleh pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta setiap bulan.
Tidak Hanya Uang Pensiun, Ada Tunjangan dan Fasilitas
Hak mantan Wakil Presiden tidak hanya berupa pensiun pokok. UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif lainnya.
Dalam Pasal 7, mantan Wakil Presiden berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Selain itu, Pasal 8 mengatur hak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Dengan demikian, hak yang diatur bagi mantan Wakil Presiden mencakup pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, kesehatan, rumah kediaman, dan kendaraan.
Kapan Pensiun Mulai Dibayarkan?
Mengenai waktu pembayaran, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pensiun dan tunjangan, termasuk biaya rumah tangga serta perawatan kesehatan, dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Namun, hak tersebut perlu dibedakan dari proses pengunduran diri yang sedang ditindaklanjuti lembaga negara.
Gibran sebelumnya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Karena itu, angka Rp20,16 juta per bulan merupakan estimasi berdasarkan ketentuan gaji pokok dan aturan pensiun, dengan catatan status pemberhentiannya memenuhi ketentuan hukum.
Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan dalam ketetapannya bahwa pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.
Ketentuan inilah yang menjadi dasar pembahasan mengenai hak pensiun bagi Gibran setelah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
