JurnalLugas.Com – Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 mulai memasuki tahap persiapan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mematangkan proses teknis penyaluran bantuan yang ditujukan kepada pekerja dan buruh tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan persiapan pencairan BSU tengah dilakukan Kemnaker. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.
“Kementerian Ketenagakerjaan sedang persiapan,” ungkap Airlangga.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyaluran bantuan mulai dipersiapkan. Namun, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti dana masuk ke rekening penerima.
BSU tahun ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni periode Oktober hingga Desember 2026. Dengan pembayaran sekaligus, pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima total Rp900.000.
Pengkinian Data Rekening Jadi Perhatian
Di tengah persiapan pencairan, calon penerima diminta memastikan data kependudukan dan rekening bank sudah benar. Pengkinian data menjadi penting agar proses verifikasi dan penyaluran tidak terhambat akibat ketidaksesuaian informasi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Liputan6, batas waktu pengkinian data calon penerima BSU jatuh pada Jumat, 13 November 2026.
Pembaruan dapat dilakukan melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id maupun aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Data yang perlu dipastikan antara lain NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, serta informasi rekening bank. Pekerja perlu memeriksa kembali seluruh informasi sebelum mengirimkan pembaruan.
Pemerintah juga mengarahkan penyaluran BSU melalui rekening bank. Airlangga sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki rekening sehingga bantuan dapat ditransfer langsung.
Siapa yang Berpeluang Menerima BSU Rp900 Ribu?
Tidak semua pekerja otomatis memperoleh bantuan. Mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Kriteria utamanya meliputi:
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah sampai dengan Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian bagi wilayah yang memiliki ketentuan upah minimum lebih tinggi.
- Bukan anggota ASN, TNI, maupun Polri.
- Memenuhi ketentuan rekening dan hasil verifikasi data penerima.
BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran.
Besaran gaji yang digunakan dalam proses verifikasi mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Jadwal Penyaluran November hingga Desember 2026
Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember. Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.
Dengan total Rp900.000 per penerima, program tersebut menjadi salah satu stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Meski persiapan pencairan telah disampaikan, pekerja sebaiknya tidak menganggap pembaruan data sebagai jaminan otomatis menerima bantuan. Penetapan penerima tetap bergantung pada kesesuaian persyaratan dan hasil verifikasi pemerintah.
Untuk menghindari penipuan, pekerja disarankan hanya menggunakan situs dan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan maupun Kemnaker.
Jangan memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku mengurus pencairan BSU.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
