JurnalLugas.Com – Kebijakan militer Israel kembali memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kehidupan petani Palestina di Tepi Barat.
Kali ini, otoritas Israel mengeluarkan perintah pembersihan vegetasi dan penebangan pohon almond di lahan seluas 15,3 hektare yang berada di wilayah Hebron.
Perintah tersebut menyasar lahan di kawasan Dura dan Tarqumiya, termasuk sejumlah bidang tanah yang dimiliki atau dikelola warga Palestina.
Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina mengungkapkan, instruksi militer itu telah ditandatangani komandan pasukan Israel pada 28 Oktober 2026 dan diumumkan pada 12 November.
Wilayah yang masuk dalam cakupan perintah antara lain Tars, Wadi Khuzem, Khirbet Deir Samit, Khirbet Sabr, Jabal al-Saadi, dan Khirbet al-Deir di Dura. Sejumlah lahan di Tarqumiya juga terkena kebijakan tersebut.
Persoalan utama bukan sekadar kewajiban membersihkan tanaman. Perintah itu berpotensi menghilangkan pohon produktif yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas pertanian dan sumber penghidupan masyarakat setempat.
Pemilik Lahan Hanya Diberi Waktu Tujuh Hari untuk Mengajukan Keberatan
Ketentuan militer Israel memberikan batas waktu tujuh hari kepada pemilik atau pengelola lahan untuk menyingkirkan pohon almond dan vegetasi liar setelah inspeksi lapangan yang dijadwalkan otoritas penghubung Israel.
Apabila perintah tidak dilaksanakan, pihak yang memperoleh kewenangan dari komandan militer dapat melakukan penebangan dan pembersihan secara langsung.
Meski demikian, pemilik tanah masih diberikan kesempatan menyampaikan keberatan dalam tenggat waktu yang ditentukan.
“Pemilik lahan memiliki waktu tujuh hari sejak tanggal inspeksi lapangan untuk mengajukan keberatan terhadap perintah tersebut,” demikian keterangan Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina yang dikutip Anadolu, Jumat (13/11/2026).
Batas waktu tersebut menjadi perhatian karena warga harus menghadapi proses keberatan dalam waktu relatif singkat, sementara lahan yang terdampak tersebar di beberapa lokasi.
Ancaman terhadap Pertanian dan Penghidupan Warga Palestina
Komisi Palestina memperingatkan, pembersihan vegetasi di kawasan sepanjang lebih dari 7,5 kilometer berpotensi membawa dampak yang melampaui persoalan lingkungan.
Penebangan pohon almond dinilai dapat mengurangi produktivitas lahan, merusak keseimbangan ekologis, serta mengancam sumber pendapatan petani yang menggantungkan kehidupan pada tanah tersebut.
Dampaknya juga berkaitan dengan hubungan masyarakat setempat terhadap lahan yang selama ini mereka kelola.
Komisi tersebut turut mempertanyakan penggunaan alasan keamanan sebagai dasar kebijakan. Menurut penilaiannya, tindakan semacam itu berpotensi menjadi instrumen intervensi terhadap pemanfaatan tanah milik warga Palestina dan mengubah kondisi di lapangan.
Di sisi lain, perintah militer tersebut secara formal tidak mengatur pemindahan atau pengalihan kepemilikan tanah. Ketentuannya berfokus pada penghilangan pohon dan vegetasi di kawasan yang telah ditentukan.
Namun, tidak adanya pengalihan kepemilikan tidak serta-merta menghilangkan potensi kerugian bagi pemilik lahan. Hilangnya tanaman produktif tetap dapat memengaruhi nilai ekonomi tanah dan keberlangsungan kegiatan pertanian.
Perkembangan ini menambah persoalan yang dihadapi masyarakat Palestina di Tepi Barat, khususnya petani yang bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan.
Nasib lahan seluas 15,3 hektare tersebut kini menjadi perhatian, terutama terkait pelaksanaan perintah pembersihan dan kesempatan warga untuk mengajukan keberatan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Handoko)
