JurnalLugas.Com – Pada 10 September 2024, debat panas terjadi antara Kamala Harris, Wakil Presiden AS sekaligus kandidat dari Partai Demokrat, dan Donald Trump, kandidat dari Partai Republik. Debat ini menjadi sorotan utama, mengingat ini adalah debat pertama yang dijadwalkan dalam rangkaian kampanye pemilu 2024.
Kedua kandidat saling adu argumen mengenai catatan mereka selama menjabat dan rencana kebijakan jika terpilih dalam pemilihan yang akan digelar pada 5 November. Namun, sejumlah klaim yang dilontarkan Harris dan Trump menimbulkan pertanyaan tentang kebenarannya.
Klaim Kamala Harris Soal Pengangguran dan Ekonomi
Saat ditanya apakah kondisi ekonomi AS lebih baik dibandingkan empat tahun lalu, Harris mengkritik Trump dengan mengatakan bahwa ia meninggalkan “tingkat pengangguran terburuk sejak Depresi Besar.” Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya akurat. Tingkat pengangguran memang sempat melonjak menjadi 14,8 persen pada April 2020 akibat pandemi COVID-19, tetapi ketika Trump meninggalkan jabatan, angka tersebut turun menjadi 6,4 persen.
Harris juga mengungkapkan rencana kebijakan ekonominya, yaitu menawarkan kredit pajak hingga US$6.000 untuk setiap anak yang memenuhi syarat, serta pengurangan pajak sebesar US$50.000 untuk usaha kecil. Menurut Harris, Trump hanya akan menguntungkan para miliarder dan korporasi besar. Ia juga menuduh bahwa Trump berencana memberlakukan pajak penjualan yang akan merugikan masyarakat umum.
Tanggapan Trump Soal Inflasi dan Pajak
Trump menanggapi kritik Harris dengan menyerang pemerintahan Presiden Joe Biden, yang ia sebut telah menyebabkan inflasi tertinggi dalam sejarah AS. Ia mengklaim bahwa inflasi mencapai 21 persen, bahkan 60 persen untuk beberapa barang. Faktanya, inflasi saat ini berada di angka 2,9 persen, meskipun sempat mencapai puncak 9,1 persen pada tahun 2022.
Trump membantah akan memberlakukan pajak penjualan, namun mengakui bahwa negara lain akan dikenai tarif perdagangan minimal 10 persen. Para ahli mengatakan bahwa tarif ini pada akhirnya akan membebani konsumen karena biaya tambahan yang diteruskan kepada mereka.
Klaim Migran dan Kejahatan oleh Trump
Trump juga membuat klaim kontroversial mengenai imigran. Ia mengatakan bahwa jutaan orang dari negara-negara seperti Venezuela, termasuk orang-orang dari “lembaga kejiwaan,” masuk ke AS dan melakukan kejahatan. Trump bahkan mengulangi klaim palsu bahwa para migran memakan hewan peliharaan di Springfield, Ohio.
Namun, otoritas setempat membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa tidak ada laporan yang kredibel mengenai pembunuhan hewan oleh migran. Data FBI menunjukkan bahwa tingkat kejahatan kekerasan dan properti di AS saat ini berada di titik terendah dalam beberapa dekade.
Imigrasi Ilegal dan Penurunan Kejahatan
Imigrasi ilegal selama masa jabatan Trump lebih tinggi dibandingkan dengan dua periode Barack Obama. Namun, pada awal tahun 2024, selama masa pemerintahan Biden, imigrasi ilegal mencapai rekor tertinggi. Angka ini mulai turun setelah adanya perintah eksekutif yang ditandatangani pada bulan Juli.
Harris mengkritik Trump karena mempolitisasi isu perbatasan dengan memerintahkan anggota parlemen Republik untuk menggagalkan RUU bipartisan yang akan memperkuat kebijakan di perbatasan selatan.
Isu Aborsi dan Roe v Wade
Dalam debat ini, isu aborsi juga menjadi titik panas. Trump, yang telah menunjuk tiga hakim konservatif di Mahkamah Agung yang kemudian membatalkan preseden Roe v Wade, menuduh Partai Demokrat sebagai radikal dalam isu ini. Ia mengklaim bahwa Tim Walz, kandidat wakil presiden dari Demokrat, mendukung “eksekusi setelah lahir,” klaim yang sepenuhnya salah. Infanticide atau pembunuhan bayi setelah lahir adalah ilegal di seluruh AS.
Moderator debat, Linsey Davis, dengan cepat mengoreksi klaim Trump, menegaskan bahwa tidak ada negara bagian di AS yang melegalkan pembunuhan bayi setelah lahir.
Harris menambahkan bahwa tidak ada kasus di mana seorang wanita membawa kehamilannya hingga melahirkan dan kemudian meminta aborsi. Selain itu, Harris menyatakan kekhawatirannya bahwa jika Trump terpilih kembali, ia akan menandatangani larangan aborsi nasional, tetapi Trump segera membantah dan mengatakan bahwa masalah aborsi seharusnya diatur oleh masing-masing negara bagian.
Debat ini menyoroti perbedaan pandangan tajam antara Kamala Harris dan Donald Trump dalam berbagai isu krusial. Meski kedua kandidat saling menyerang, penting bagi pemilih untuk memeriksa fakta dan memahami kebijakan yang diusulkan sebelum membuat keputusan pada pemilihan 5 November mendatang.
