JurnalLugas.Com – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga pengelolaan keuangan negara tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sistem fiskal harus dikelola secara adaptif agar mampu merespons berbagai tantangan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Pesan tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Tahun 2026.
Menurutnya, peran DJPb semakin strategis karena tidak hanya bertanggung jawab mengelola arus kas negara, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Purbaya menegaskan bahwa DJPb merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan fiskal.
Lembaga tersebut dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan belanja negara berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menopang agenda pembangunan nasional.
“Peran DJPb bukan sekadar mencatat angka, tetapi memastikan anggaran berubah menjadi pelayanan publik, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Purbaya, Selasa 28 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pengelolaan kas negara yang baik juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sektor keuangan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan lembaga keuangan harus terus diperkuat agar likuiditas sistem perbankan tetap terjaga.
Sebagai contoh, Purbaya menyinggung kebijakan pengalihan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke sektor perbankan yang dinilai berhasil membantu memperbaiki likuiditas.
Langkah tersebut, menurutnya, menjadi salah satu instrumen yang mampu mendukung aktivitas ekonomi ketika menghadapi tekanan.
Selain menjaga stabilitas keuangan, Menteri Keuangan juga meminta seluruh pengalaman strategis dalam pengelolaan kas negara didokumentasikan secara sistematis.
Pengetahuan tersebut dinilai penting sebagai bekal menghadapi tantangan fiskal pada masa mendatang.
Menurutnya, tata kelola yang baik tidak cukup hanya bergantung pada pengalaman individu, tetapi harus menjadi pengetahuan institusional yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya di lingkungan DJPb.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyoroti pentingnya penataan organisasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Ia menegaskan bahwa reformasi organisasi bukan hanya soal perubahan struktur birokrasi, melainkan upaya mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta memperjelas fungsi dan tanggung jawab setiap unit.
Lebih jauh, DJPb diminta memperkuat sistem early warning atau peringatan dini untuk mendeteksi potensi risiko ekonomi dan fiskal sejak awal.
Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah cepat sebelum gejolak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Purbaya mengingatkan bahwa inovasi dalam pengelolaan keuangan negara tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.
Menurutnya, integritas, disiplin, dan profesionalisme menjadi fondasi utama dalam menjalankan kebijakan fiskal yang kredibel.
“Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan integritas serta disiplin. Inovasi penting, tetapi tidak boleh mengabaikan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menutup arahannya, Purbaya berharap DJPb terus bertransformasi menjadi institusi modern yang mampu menjawab kebutuhan negara di tengah perubahan ekonomi global.
Dengan penguatan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem yang semakin modern, DJPb diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung target pembangunan menuju Indonesia Maju.
Untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi, kebijakan fiskal, dan informasi nasional terbaru, kunjungi JurnalLugas.Com.
(William)
