JurnalLugas.Com – Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro resmi dikenai vonis tahanan rumah penuh oleh Mahkamah Agung Federal pada Senin (4/8/2025), setelah dinilai melanggar ketentuan hukum yang sebelumnya ditetapkan. Langkah ini diambil dalam rangka penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam rencana kudeta pascapemilu 2022.
Hakim Alexandre de Moraes menegaskan, mantan kepala negara tersebut terbukti mengabaikan larangan penggunaan media sosial yang berlaku sejak beberapa bulan lalu. Bolsonaro diduga tetap menyebarkan pesan politik melalui akun yang dikelola anak-anaknya dan para sekutu politiknya.
Menurut Moraes, unggahan-unggahan itu dinilai memicu serangan terhadap Mahkamah Agung serta mengampanyekan dukungan atas campur tangan asing dalam sistem hukum Brasil. “Pelanggaran ini jelas dilakukan secara sengaja. Sanksi lebih berat diperlukan untuk mencegah pengulangan,” tegasnya.
Syarat Tahanan Rumah
Dengan keputusan ini, Bolsonaro diwajibkan tetap berada di rumah setiap waktu, mengenakan alat pelacak elektronik, serta menyerahkan ponselnya kepada pihak berwenang. Kunjungan pun dibatasi hanya untuk pengacara atau individu yang mendapat izin resmi dari Mahkamah Agung.
Selain itu, Bolsonaro dilarang menggunakan media sosial maupun berkomunikasi dengan pihak lain yang menjadi subjek penyelidikan. Namun, menurut hakim Moraes, sang mantan presiden masih mempengaruhi opini publik melalui pihak ketiga.
Pembatasan Ketat Sejak Juli
Kasus ini bukan pertama kalinya Bolsonaro mendapat pembatasan hukum. Pada Juli lalu, Mahkamah Agung telah memberlakukan sejumlah larangan, seperti kewajiban menjalani tahanan rumah pada malam hari selama hari kerja, pembatasan penuh saat akhir pekan dan hari libur, serta larangan berkomunikasi dengan diplomat asing atau mengunjungi kantor perwakilan negara lain.
Dihadapkan pada Berbagai Penyelidikan
Selain dugaan rencana kudeta 2022, Bolsonaro tengah menghadapi sejumlah penyelidikan hukum lainnya yang masih berlangsung di Brasil. Aparat menilai langkah pembatasan ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dan mencegah potensi gangguan terhadap sistem demokrasi negara tersebut.
Perkembangan kasus ini terus menjadi sorotan publik dan diprediksi berdampak signifikan terhadap peta politik Brasil menjelang agenda politik penting beberapa tahun ke depan.
Selengkapnya berita terbaru dan investigasi politik, kunjungi JurnalLugas.Com
