JurnalLugas.Com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sektor pangan tidak boleh dijadikan alat politik. Ia menilai isu pangan seharusnya menjadi urusan bersama untuk menjaga kepentingan masyarakat luas, bukan dijadikan bahan permainan politik.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Legi, Kota Solo, pada Kamis (13/11/2025), guna memantau langsung perkembangan harga beras di pasaran.
Amran menuturkan, dirinya tidak mempermasalahkan aktivitas politik selama tidak menyentuh urusan pangan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat. “Berpolitik silakan, tapi jangan membawa-bawa sektor pangan,” ungkapnya tegas.
Harga Beras Masih Stabil di Pasaran
Hasil sidak menunjukkan harga beras masih dalam kondisi terkendali. Berdasarkan pemantauan Kementerian Pertanian, beras kualitas medium dijual sekitar Rp12.000 per kilogram, sedangkan batas Harga Eceran Tertinggi (HET) mencapai Rp13.500/kg.
Sementara itu, beras premium di pasaran berada di kisaran Rp13.000/kg, lebih rendah dari HET Rp14.900/kg.
“Kami sudah berbincang langsung dengan para pedagang. Fakta di lapangan tidak seperti yang diberitakan sebagian pihak bahwa harga beras melonjak tinggi,” ujar Amran.
Ia meminta agar semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik terkait harga pangan. Menurutnya, informasi yang keliru dapat menimbulkan keresahan dan merugikan petani.
“Atas nama petani Indonesia, saya mengimbau agar tidak menebar narasi negatif. Jangan jadikan pangan sebagai alat politik karena ini menyangkut hidup rakyat kecil,” imbuhnya.
Cadangan Beras Nasional Aman
Mentan juga memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Saat ini, Perum Bulog memiliki stok sekitar 3,8 juta ton, yang dipersiapkan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru.
“Selama stok terjaga, masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi lonjakan harga,” jelas Amran.
TPID Siaga Kendalikan Inflasi Pangan
Wali Kota Surakarta Respati Ardi menambahkan bahwa pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setiap pekan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap dalam kendali.
Respati menyebut, ketika harga mulai menunjukkan kenaikan, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog dan Kementerian Pertanian untuk melakukan intervensi pasar. “Kita langsung komunikasikan agar harga cepat kembali normal,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa isu adanya pengendalian harga oleh pihak tertentu tidak benar. Menurutnya, mekanisme harga yang berlaku melalui Mitra Beras Grosir (MBG) justru membuat pasar lebih stabil.
“Kalau ada harga yang melebihi HET, masyarakat bisa langsung melapor ke TPID agar ditindak cepat,” ujarnya menambahkan.
Antisipasi Lonjakan Konsumsi Akhir Tahun
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperkuat cadangan beras di setiap provinsi. Jumlahnya bahkan dua kali lipat dari kondisi normal untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi akhir tahun.
“Biasanya saat Natal dan Tahun Baru, permintaan naik sekitar 15 hingga 30 persen. Kami pastikan stok aman agar harga tetap terkendali,” kata Rizal.
Pangan: Pilar Stabilitas Bangsa
Pernyataan Mentan Amran menjadi pengingat penting bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan pilar ketahanan nasional. Ketika sektor ini dijadikan alat politik, yang dirugikan bukan hanya petani, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga pangan agar tidak menjadi beban bagi rakyat menjelang akhir tahun.
Baca berita dan analisis terkini seputar kebijakan pangan di JurnalLugas.Com
