JurnalLugas.Com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi terkait polemik pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Dedi menegaskan, kedatangannya ke lokasi proyek pada 28 Juli 2026 bukan untuk meresmikan pembangunan. Ia menyebut kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan investasi berjalan sekaligus mengecek langsung kondisi proyek dan kelengkapan perizinannya.
Menurut Dedi, rencana investasi itu sebelumnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah rombongan pengusaha datang ke Gedung Sate. Rombongan tersebut disebut dibawa anggota DPR RI Mulyadi.
Setelah menerima informasi tersebut, Dedi mengaku meminta agar seluruh persyaratan administratif dipenuhi. Beberapa hari kemudian, ia memilih datang langsung ke Jatiluhur untuk melihat perkembangan proyek.
“Saya datang sendiri untuk mengecek lapangan dan memastikan izinnya,” kata Dedi, Jumat (2/10/2026).
Saat berada di lokasi, Dedi mengaku menanyakan status perizinan kepada pihak perusahaan. Ia mendapat penjelasan bahwa perizinan investasi dari pemerintah pusat melalui sistem OSS telah tersedia.
Namun, masih terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dedi menyebut dua di antaranya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dedi bahkan mengaku menanyakan langsung kepada Bupati Purwakarta mengenai izin bangunan. Ketika mengetahui PBG belum terbit, ia meminta proses perizinan segera diselesaikan.
“Kalau menjadi kewenangan kabupaten, AMDAL dan PBG harus dipenuhi. Saya minta proses izinnya dipercepat,” ujarnya.
Bantah Ada Agenda Peresmian
Dedi membantah anggapan bahwa kedatangannya ke Jatiluhur merupakan bagian dari seremoni peresmian pusat data AI tersebut.
Ia mengatakan pola serupa dilakukan ketika ada investasi lain yang masuk ke Jawa Barat. Menurutnya, pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan investasi dapat berjalan tanpa mengabaikan ketentuan administrasi.
“Setiap ada investasi saya ikut memastikan perizinannya berjalan. Jadi tidak ada peresmian,” tegas Dedi.
Klarifikasi tersebut muncul setelah proyek pusat data AI Jatiluhur menjadi sorotan, termasuk terkait pemberitaan mengenai peresmian pada 22 September 2026.
Dalam penjelasannya pada 2 Oktober, Dedi secara khusus merujuk pada kunjungannya pada 28 Juli. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai pengecekan lapangan, bukan kegiatan peresmian.
Di sisi lain, pembangunan proyek tersebut memang tengah dihentikan sementara oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Aktivitas pembangunan tidak boleh dilanjutkan sebelum persyaratan yang diwajibkan, termasuk AMDAL dan PBG, dipenuhi.
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun itu dirancang memiliki kapasitas awal 120 megawatt dan dapat dikembangkan hingga 640 megawatt. Kebutuhan airnya juga menjadi perhatian karena diperkirakan mencapai sekitar 384 liter per detik.
Persoalan kebutuhan air tersebut ikut mendapat sorotan karena penggunaannya harus diperhitungkan agar tidak mengganggu kebutuhan sektor lain, termasuk pertanian.
Dedi sendiri menegaskan sikapnya tidak berubah. Ia mendukung investasi masuk ke Jawa Barat, tetapi pelaksanaannya tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
“Jadi tidak ada peresmian,” ujar Dedi kembali menegaskan maksud kunjungannya ke lokasi proyek.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
