JurnalLugas.Com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mulai bergerak di DPR RI. Komisi III DPR menggelar agenda awal pembahasan dengan meminta masukan dari Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Regulasi ini menjadi perhatian karena penyadapan menyangkut dua kepentingan yang harus diatur secara hati-hati, yakni kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi masyarakat.
Langkah DPR tersebut juga berlangsung setelah muncul perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Kasus itu memunculkan pertanyaan mengenai batas penggunaan teknologi penyadapan, mekanisme pengawasan, serta pihak yang berwenang mengakses komunikasi pribadi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan agenda pembahasan dimulai pada hari tersebut. Sebelumnya, ia memperkirakan pembahasan baru didorong setelah RUU Perampasan Aset selesai.
Dengan dimulainya agenda bersama Kabaintelkam, DPR mulai mengumpulkan pandangan kepolisian sebagai bahan untuk mendalami materi rancangan aturan.
DPR ingin penyadapan tidak dilakukan sembarangan
Kebutuhan terhadap aturan khusus penyadapan sebenarnya telah menjadi pembahasan sebelum kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat.
Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa RUU tersebut diarahkan untuk memperjelas penggunaan kewenangan penyadapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Ia menegaskan tujuan regulasi bukan hanya memberikan perlindungan kepada pejabat negara, tetapi juga masyarakat luas.
Dalam keterangannya pada 5 November 2026, Habiburokhman mengingatkan agar hak warga negara tidak dirampas melalui penyadapan yang melanggar hukum.
Persoalan ini penting karena perangkat penyadapan memiliki kemampuan mengakses informasi komunikasi yang bersifat pribadi. Tanpa batas kewenangan dan prosedur yang jelas, teknologi tersebut berisiko digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.
Penggunaan alat sadap juga perlu diawasi
Selain menentukan siapa yang berwenang melakukan penyadapan, pengawasan terhadap perangkat yang digunakan turut menjadi perhatian anggota DPR.
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai regulasi diperlukan agar penggunaan alat sadap dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Ia secara khusus menyoroti pengadaan perangkat yang menggunakan anggaran negara.
Yanuar mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tersebut harus dapat diaudit dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam pernyataannya pada 5 November 2026, ia menekankan bahwa masyarakat juga membutuhkan jaminan perlindungan privasi.
“Ini perlu untuk segera sebenarnya menurut saya untuk didesak agar bisa segera dilanjutkan pembahasannya,” ujar Yanuar.
Masukan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan RUU Penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan aparat, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban institusi.
Kasus empat tersangka menjadi latar belakang perhatian publik
Pembahasan regulasi ini berlangsung di tengah penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri.
Dalam perkembangan sebelumnya, polisi menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Komisi III DPR sebelumnya juga meminta Kapolri membuka fakta mengenai perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Namun, proses penyidikan perkara pidana dan pembahasan RUU Penyadapan merupakan dua hal berbeda. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya menentukan seluruh ketentuan yang nantinya akan dimasukkan dalam undang-undang.
RUU tersebut tetap membutuhkan pembahasan substansi, termasuk batas kewenangan, prosedur pelaksanaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap masyarakat.
Apa yang perlu diperjelas dalam RUU Penyadapan?
Ada sejumlah persoalan penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan aturan penyadapan.
Pertama, penentuan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan beserta dasar hukum penggunaannya.
Kedua, mekanisme perizinan dan pengawasan agar tindakan penyadapan tidak dilakukan tanpa alasan yang sah.
Ketiga, pembatasan penggunaan serta penyimpanan hasil penyadapan, termasuk perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
Keempat, pertanggungjawaban apabila kewenangan tersebut disalahgunakan.
Pembahasan bersama Kabaintelkam Polri menjadi salah satu tahapan untuk memperoleh masukan dari institusi yang memiliki fungsi intelijen dan keamanan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






