JurnalLugas.Com — Reshuffle kabinet ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, dinilai bukan sekadar perombakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, melihat ada perubahan konstelasi politik di balik sejumlah pergantian tersebut. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno, yang sebelumnya dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Listyo Sigit digeser dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Presiden (KSP). Sementara Pratikno tidak lagi menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan kemudian ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Menurut Agung, perpindahan Sigit membuat pengaruhnya terhadap institusi kepolisian menjadi lebih terbatas karena tidak lagi berada di posisi yang memiliki kendali langsung terhadap jajaran Polri.
“Pengaruhnya berkurang karena tidak lagi memegang kendali penuh atas kepolisian,” kata Agung, yang diterima JurnalLugas.Com, Sabtu 03 Oktober 2026.
Meski demikian, penunjukan Sigit sebagai KSP dinilai menunjukkan bahwa Prabowo masih mempertahankan hubungan dengan berbagai kekuatan politik. Sigit juga menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna setelah dilantik sebagai KSP.
Agung menyebut langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga hubungan dengan sejumlah poros politik menjelang dinamika Pemilu 2029. Ia menyebut poros Hambalang tetap perlu menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk yang selama ini dikaitkan dengan Solo.
Sementara itu, posisi baru Pratikno sebagai Ketua Wantimpres dinilai memiliki ruang pengaruh berbeda dibanding ketika masih menjadi menteri koordinator.
Agung mengatakan Wantimpres lebih berfungsi memberikan nasihat, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. Posisi tersebut tidak memiliki kewenangan langsung untuk menggerakkan sumber daya pemerintahan hingga ke daerah.
“Posisi ini lebih banyak memberikan pertimbangan kepada Presiden, sehingga pengaruh praktisnya tentu berbeda,” ujarnya.
Reshuffle Juga Dihadapkan pada Tekanan Publik
Selain aspek politik, Agung melihat reshuffle kali ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan kinerja pemerintah dan penurunan tingkat kepuasan publik.
Survei Tempo Data Science pada Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.260 responden di 38 provinsi.
Temuan Poltracking pada periode yang sama juga menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 55,1 persen dari 1.220 responden di 38 provinsi.
Dalam pandangan Agung, kondisi tersebut membuat reshuffle memiliki dua dimensi sekaligus, yakni memperbaiki kinerja pemerintahan dan merespons tekanan politik.
“Reshuffle diharapkan bisa memperbaiki kinerja sekaligus mendorong kembali tingkat kepuasan publik,” kata dia.
Sejumlah kebutuhan utama masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama pengendalian harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja. Kedua persoalan tersebut muncul sebagai perhatian utama dalam survei kepuasan publik Agustus 2026.
Agung menilai pilihan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menunjukkan keinginan pemerintah memperkuat diplomasi melalui diplomat karier. Penguatan struktur di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga disebut berkaitan dengan target peningkatan kinerja sektor tersebut.
Namun, reshuffle juga menyisakan persoalan lain. Menurut Agung, pola merangkul banyak kelompok politik membuat struktur pemerintahan semakin besar dan berpotensi menambah beban anggaran.
Ia menyoroti munculnya sejumlah posisi wakil menteri koordinator dan jabatan baru di sejumlah kementerian. Menurutnya, penambahan posisi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan teknokratis, tetapi juga memiliki dimensi politik.
Agung juga memperkirakan masih ada sejumlah posisi dalam pemerintahan yang berpotensi mengalami pergantian ke depan.
Dengan demikian, reshuffle ke-7 bukan hanya soal siapa yang masuk dan keluar dari kabinet. Perubahan posisi Sigit dan Pratikno sekaligus menunjukkan bergesernya distribusi pengaruh di sekitar pemerintahan Prabowo, sementara pemerintah dihadapkan pada tuntutan memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik.
Baca berita politik dan nasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto news)
