Polri Ungkap Nama Raffi Ahmad, Nagita dan Najwa di Kasus Penyadapan Listyo Sigit

JurnalLugas.Com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri terus berkembang.

Kali ini, penyidik mengungkap nama publik figur dan jurnalis yang diduga turut menjadi sasaran, mulai dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Najwa Shihab.

Bacaan Lainnya

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membenarkan adanya nama-nama tersebut dalam pengungkapan terbaru kasus penyadapan. Mereka disebut bersama sejumlah pihak lain yang diduga masuk dalam daftar sasaran operasi tersebut.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menyebut, pihak yang dimaksud mencakup Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, serta dua jurnalis, yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova.

“Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG.”

Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa dugaan penyadapan dalam perkara tersebut tidak hanya menyentuh lingkungan pemerintahan dan politik. Nama-nama dari kalangan hiburan serta media juga muncul dalam materi penyidikan.

Daftar Sasaran Mencakup Berbagai Kalangan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah memaparkan cakupan pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.

Menurut Suyudi, daftar tersebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, serta tokoh politik.

Sasaran lain yang disebut meliputi gubernur, kepala kepolisian daerah, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.

Dengan munculnya nama Raffi, Nagita, Najwa, dan Alfito, daftar tersebut semakin menunjukkan luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Polri Ingatkan Status Sasaran Bukan Bukti Keterlibatan

Meski nama-nama tersebut terungkap dalam proses penyidikan, status sebagai sasaran penyadapan tidak dapat disamakan dengan keterlibatan dalam tindak pidana.

Suyudi sebelumnya menegaskan bahwa daftar sasaran merupakan bagian dari materi penyidikan. Karena itu, keberadaan seseorang dalam daftar tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa orang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum.

Pembedaan ini penting agar pengungkapan identitas pihak yang diduga disadap tidak menimbulkan kesimpulan keliru. Mereka justru disebut sebagai pihak yang menjadi sasaran dalam perkara yang sedang ditangani penyidik.

Kasus ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai alasan penyadapan dilakukan, siapa saja yang memberikan perintah, serta bagaimana data komunikasi yang diperoleh digunakan.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, Polri belum mengungkap secara terbuka motif di balik dugaan penyadapan terhadap berbagai kalangan tersebut.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Bowo)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Jimly Singgung Hukuman Mati dalam Kasus Penyadapan Presiden, Ini Penjelasannya

Pos terkait