JurnalLugas.Com – Harapan pekerja untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 masih harus menunggu.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan bantuan senilai total Rp900 ribu tersebut belum disalurkan karena proses administrasinya masih berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kepastian pencairan bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih menyelesaikan tahapan administratif sebelum bantuan dapat disalurkan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli di Bandung, Sabtu, 14 November 2026.
Dengan demikian, informasi yang menyebut BSU sudah bisa dicairkan atau meminta pekerja melakukan pembayaran tertentu untuk memperoleh bantuan perlu diwaspadai.
Menaker ingatkan pekerja jangan mudah percaya
Yassierli secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di luar saluran resmi pemerintah.
Menurut dia, kepastian mengenai perkembangan program dan penyaluran bantuan hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Menaker menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada BSU yang masuk ke rekening penerima.
Ia meminta pekerja menunggu pengumuman resmi dan tidak mengikuti tautan atau instruksi dari pihak yang mengatasnamakan pemerintah tanpa kejelasan.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Peringatan ini penting karena program bantuan pemerintah kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan tautan palsu, mencuri data pribadi, atau meminta uang dengan alasan biaya pencairan.
Bantuan Rp900 ribu direncanakan dibayar sekaligus
Pemerintah sebelumnya menyiapkan kembali BSU untuk membantu menjaga daya beli pekerja pada kuartal IV 2026.
Skema bantuan ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Dengan demikian, pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900 ribu.
Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa bantuan direncanakan disalurkan sekaligus melalui rekening bank penerima.
Namun, rencana tersebut belum berarti dana sudah tersedia untuk dicairkan. Proses administrasi dan penetapan penerima masih harus diselesaikan.
Siapa yang memenuhi syarat menerima BSU 2026?
Ketentuan penerima BSU telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Secara umum, pekerja yang berpeluang menerima bantuan harus memenuhi persyaratan berikut:
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian bagi daerah yang memiliki upah minimum lebih tinggi sesuai ketentuan.
- Bukan ASN, anggota TNI aktif, atau anggota Polri aktif.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU, sebagai bagian dari ketentuan prioritas penerima.
Penentuan akhir tetap bergantung pada hasil validasi dan verifikasi data pemerintah.
Cara memantau informasi pencairan
Pekerja dapat memantau perkembangan program melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di alamat bsu.kemnaker.go.id.
Masyarakat sebaiknya tidak memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, kode OTP, maupun data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.
Selama proses di Kemenkeu belum selesai dan belum ada pengumuman resmi penyaluran, pekerja diminta tidak menganggap bantuan sudah cair.
Kepastian pencairan BSU Rp900 ribu masih menunggu penyelesaian administrasi dan tahapan penetapan penerima oleh pemerintah.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
