JurnalLugas.Com — Indonesia mulai memperhitungkan pasar obligasi China sebagai salah satu sumber pendanaan untuk APBN 2027.
Pemerintah ingin memanfaatkan peluang pembiayaan melalui Panda Bonds, terutama karena instrumen tersebut menawarkan akses ke basis investor yang berbeda dan potensi biaya pinjaman yang kompetitif.
Rencana itu mengemuka setelah penerbitan Panda Bonds kedua Indonesia pada 10 November 2026 mencapai 10 miliar yuan. Nilainya lebih besar dibandingkan transaksi perdana pada Juli tahun yang sama sebesar 7 miliar yuan.
Respons investor terhadap penerbitan terbaru juga menjadi perhatian pemerintah. Total pesanan tercatat sekitar 17,26 miliar yuan atau 1,726 kali dari nilai yang ditawarkan. Angka tersebut menunjukkan permintaan investor China melampaui jumlah obligasi yang diterbitkan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan pemerintah akan mempertahankan akses ke pasar Panda Bonds.
Instrumen ini dipandang dapat mendukung kebutuhan pendanaan negara sekaligus memperkuat hubungan keuangan dengan Tiongkok.
Diversifikasi untuk Menghadapi Ketidakpastian Global
Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya permintaan investor dalam menentukan strategi penerbitan.
Kondisi pasar keuangan global juga menjadi faktor penting, terutama ketika perubahan arah suku bunga negara maju dan risiko geopolitik dapat memengaruhi biaya pinjaman.
Dalam situasi tersebut, memiliki lebih banyak pilihan sumber pendanaan dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar.
Panda Bonds membuka kesempatan bagi Indonesia menjangkau investor domestik China, yang memiliki karakteristik berbeda dari pemodal di pasar obligasi dalam negeri maupun internasional konvensional.
Suminto menjelaskan, pasar keuangan China memiliki daya tarik dari sisi tingkat bunga dan ketersediaan likuiditas.
Pasar tersebut menawarkan suku bunga yang relatif rendah serta likuiditas cukup besar. Kondisi ini memberi peluang bagi pemerintah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan sejumlah alternatif pendanaan di tengah tingginya imbal hasil obligasi negara maju.
Panda Bonds Tetap Pelengkap SBN
Pemerintah memastikan penerbitan obligasi berdenominasi yuan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan SBN di pasar domestik ataupun obligasi internasional lainnya.
Panda Bonds ditempatkan sebagai instrumen tambahan dalam strategi pengelolaan utang. Dengan pilihan pendanaan yang lebih beragam, pemerintah dapat menyesuaikan penerbitan dengan kebutuhan APBN, kondisi pasar, serta pertimbangan risiko.
Suminto menegaskan, keberagaman sumber pendanaan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah untuk mengelola pembiayaan secara hati-hati.
Menurut dia, semakin banyak alternatif yang tersedia, semakin besar pula fleksibilitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya dan risiko utang.
Penerbitan Kedua Capai 10 Miliar Yuan
Panda Bonds Indonesia yang diterbitkan pada November 2026 terbagi dalam tiga seri.
Seri RICNY1129 memiliki tenor tiga tahun dengan nilai 5,7 miliar yuan dan kupon 1,96 persen. Seri RICNY1131 bertenor lima tahun senilai 3,7 miliar yuan dengan kupon 2,15 persen.
Sementara itu, seri RICNY1133 memiliki tenor tujuh tahun dengan nilai 600 juta yuan dan kupon 2,50 persen.
Ketiga seri tersebut mendapatkan peringkat AAA dengan prospek stabil dari China Lianhe Credit Rating. Penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 17 November 2026.
Pada penerbitan pertama Juli 2026, pemerintah menawarkan dua seri dengan tenor tiga dan lima tahun. Masing-masing memberikan kupon 1,90 persen dan 2,19 persen.
Belum Ada Kepastian Penerbitan Berikutnya
Meski pemerintah mempertimbangkan Panda Bonds untuk APBN 2027, belum ada keputusan mengenai jadwal maupun nilai penerbitan selanjutnya.
Suminto menyebut penentuan waktu dan besaran obligasi akan mengikuti analisis kondisi pasar serta strategi pengelolaan utang pemerintah secara keseluruhan.
Dengan demikian, keberlanjutan penerbitan Panda Bonds akan bergantung pada kesesuaian antara kebutuhan pembiayaan negara, minat investor, dan tingkat risiko yang dapat diterima pemerintah.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
