JurnalLugas.Com – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap formal.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengajukan dua nama calon pengganti untuk menjalani pemeriksaan sebelum dipilih dalam sidang paripurna.
Permintaan tersebut menjadi keputusan rapat gabungan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Pimpinan MPR kemudian menyiapkan surat resmi yang ditujukan kepada Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pengiriman surat itu merupakan tindak lanjut keputusan rapat gabungan. Dua nama yang diajukan Presiden nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi sebelum masuk ke tahap pemilihan.
“Pimpinan Majelis akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden,” kata Muzani.
Berdasarkan keterangan MPR, Prabowo diminta menyampaikan dua nama tersebut paling lambat 18 November 2026. Ketentuan tata tertib MPR memberikan waktu pengajuan maksimal 14 hari sebelum sidang paripurna.
Pemilihan dijadwalkan 2 Desember
MPR juga telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik Wakil Presiden baru.
Dengan jadwal tersebut, tahapan pergantian tidak hanya bergantung pada keputusan Presiden mengenai sosok yang akan diajukan. Kelengkapan dokumen dan persyaratan calon juga harus dipastikan sebelum pemilihan berlangsung.
Untuk menjalankan pemeriksaan, MPR membentuk tim verifikasi yang beranggotakan sekitar 36 orang. Selain itu, dibentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa proses pengajuan dua calon merupakan bagian dari kewajiban konstitusional setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
MPR belum mengetahui nama calon
Meski telah mengirimkan permintaan kepada Presiden, MPR belum mengetahui siapa saja figur yang akan dipilih Prabowo untuk diajukan sebagai calon.
Muzani menegaskan bahwa penentuan nama berada di tangan Presiden. Karena itu, MPR belum dapat memastikan apakah kandidat yang akan disampaikan berasal dari partai politik pendukung pemerintah atau dari kalangan di luar koalisi.
Ia juga menyebut UUD 1945 tidak secara spesifik membatasi asal calon yang dapat diajukan Presiden dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua kandidat. Setelah nama disampaikan, proses akan berlanjut melalui pemeriksaan persyaratan dan pemilihan oleh MPR.
Percepatan tahapan ini diharapkan dapat mengakhiri kekosongan jabatan Wakil Presiden tanpa menunggu batas waktu konstitusional secara keseluruhan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
Soefriyanto news)
