JurnalLugas.Com – PDI Perjuangan (PDIP) belum mengambil keputusan untuk mengusulkan kadernya sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan bahwa penentuan sikap politik strategis tetap berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ketika menanggapi proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kini kosong setelah Gibran mengajukan pengunduran diri.
Hasto menegaskan partainya menghormati mekanisme konstitusi. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon untuk dipilih melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai,” ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu, 14 November 2026.
Pernyataan itu sekaligus memperjelas bahwa munculnya nama sejumlah kader PDIP dalam pembicaraan publik belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi partai.
Nama Puan dan Pramono belum menjadi keputusan partai
Dua kader PDIP, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, sempat disebut dalam bursa kandidat pengganti Gibran.
Namun, Hasto tidak mengonfirmasi bahwa partainya telah menetapkan atau mengajukan kedua nama tersebut. Ia kembali menekankan bahwa keputusan strategis berada dalam kewenangan Megawati.
Dengan demikian, spekulasi mengenai peluang kader PDIP masuk dalam proses pemilihan Wakil Presiden belum menjadi sikap resmi partai.
Hasto juga menyinggung ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai calon Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
PDIP, kata dia, memilih menghormati prinsip konstitusional dan demokrasi dalam proses pengisian jabatan tersebut.
PDIP soroti persoalan ekonomi masyarakat
Di tengah pembahasan mengenai figur pengganti Gibran, Hasto berharap dua kandidat yang nantinya diajukan Presiden merupakan sosok yang mampu membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia menyoroti persoalan ekonomi, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Harapan itu menunjukkan bahwa PDIP menempatkan kemampuan kandidat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu hal penting yang perlu diperhatikan.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo, Hasto kembali menyatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan Megawati.
Prabowo diminta segera mengajukan dua kandidat
Sebelumnya, MPR meminta Prabowo segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru pada 2 Desember 2026. Sebelum pemilihan, nama yang diajukan Presiden akan melalui pemeriksaan persyaratan oleh tim verifikasi MPR.
Dengan tahapan tersebut, keputusan akhir mengenai kandidat yang diajukan berada di tangan Prabowo.
Sementara itu, sikap PDIP masih menunggu keputusan Megawati mengenai langkah politik partai dalam proses pergantian Wakil Presiden.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
