JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk memberantas praktik penggelembungan anggaran (mark up). Ia menegaskan bahwa mark up adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang merampas hak rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.
Mark Up Adalah Korupsi dan Perampokan Uang Rakyat
Presiden Prabowo secara lugas menyebutkan bahwa budaya mark up dalam proyek dan pengadaan barang harus dihapuskan. Ia menekankan bahwa nilai proyek yang dianggarkan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Untuk seluruh aparat, budaya mark up, penggelembungan nilai barang, proyek, dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp100 juta, ya Rp100 juta. Jangan bilang Rp150 juta,” ujar Presiden Prabowo.
Upaya Pencegahan Melalui Digitalisasi dan Kolaborasi
Sebagai langkah preventif, pemerintah telah mengadopsi berbagai program digitalisasi, seperti e-catalog, e-government, dan govtech. Program ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Presiden juga mengajak seluruh elemen pemerintahan—eksekutif, legislatif, hingga yudikatif—untuk bersama-sama memberantas kebiasaan buruk ini.
“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, dan mark up. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak,” tegasnya.
Kebocoran Anggaran Akan Dibahas di Sidang Kabinet
Presiden Prabowo menyatakan bahwa nilai kebocoran anggaran akan diungkap dalam waktu dekat, bahkan jika perlu, pada sidang kabinet khusus yang melibatkan para kepala daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
“Kalau perlu, di sidang kabinet nanti saya undang khusus bupati dan gubernur,” kata Presiden.
Dukungan Penuh dari Pejabat Negara
Acara Musrenbangnas ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menteri kabinet, kepala badan/lembaga, hingga pimpinan TNI dan Polri. Kehadiran mereka menegaskan dukungan terhadap arahan Presiden dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berintegritas.
Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas praktik mark up anggaran adalah langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Upaya ini tidak hanya akan mencegah kebocoran APBN, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai isu terkini terkait pembangunan dan pemerintahan, kunjungi JurnalLugas.Com.
